Semarang (ANTARA) - Kongres Nasional Perempuan 2023 merekomendasikan kebijakan yang adil gender dan bebas kekerasan terhadap perempuan sebagai syarat penting pengembangan kepemimpinan perempuan.
Hal tersebut disampaikan Suryani Estati Sudibyo dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika DKI Jakarta saat membacakan rekomendasi Kongres Nasional Perempuan 2023 di Semarang, Sabtu.
Oleh karena itu, kata dia, Kongres Nasional Perempuan meminta negara membuka ruang partisipasi aktif bagi perempuan di setiap penyusunan kebijakan.
"Negara diminta mendorong penerbitan kebijakan dan aturan pelaksanaan yang melindungi dan mengakomodasi hak-hak dasar perempuan berbasis pengalaman dan kebutuhan perempuan," katanya.
Menurut dia, pemerintah juga harus mengakomodasi hak perempuan secara sistematis dan multisektor dengan membuka peluang untuk posisi strategis bagi kader perempuan.
Gerakan perempuan untuk memastikan terpenuhinya hak perempuan, kata dia, dilakukan dengan berpartisipasi aktif dan substantif dalam setiap penyusunan kebijakan.
Selain itu, lanjut dia, strategi dan mekanisme advokasi diintegrasikan ke dalam sistem.
Gerakan perempuan, menurut dia, juga melakukan pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kapasitas yang dapat melakukan kerja-kerja kreatif.
Rekomendasi Kongres Nasional Perempuan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Umum Kongres Nawal Arafah Yasin untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Tengah.
Baca juga: Dispora Semarang benahi beberapa fasilitas olahraga masyarakat
Berita Terkait
SPPI perkuat posisi pekerja perikanan hadapi tantangan sektor kelautan
Jumat, 27 September 2024 10:56 Wib
Konsisten rawat Kota Pusaka, Pemkot Semarang raih JKPI Award
Sabtu, 21 September 2024 18:40 Wib
Imbauan Presiden Jokowi kepada ISEI
Kamis, 19 September 2024 20:13 Wib
ISEI Solo usulkan pembentukan Kementerian Sandang pada kongres XXII
Sabtu, 14 September 2024 10:34 Wib
NasDem buka peluang Anies bertemu Prabowo
Kamis, 25 Juli 2024 15:07 Wib
Kongres Advokat Indonesia siapkan rekomendasi untuk sektor hukum Indonesia
Sabtu, 8 Juni 2024 6:08 Wib
Ribuan advokat akan padati Solo, hadiri Kongres IV KAI 2024
Jumat, 7 Juni 2024 14:08 Wib
Kongres Advokat Indonesia dukung demokrasi transparan dan adil
Sabtu, 25 Mei 2024 6:32 Wib