Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota Magelang meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dengan melibatkan berbagai kalangan, seperti dunia usaha, perguruan tinggi, media massa, dan warga.
"Keterlibatan masyarakat juga bisa dilihat dari terbentuknya kader-kader pemicuan, promotor dari RW dan PKK yang terlatih. Pengusulan air minum dan sanitasi dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM), untuk dibahas dalam musrenbang kelurahan dan adanya Bunda Sanitasi sebagai penggerak pembangunan sanitasi di masyarakat," kata Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz dalam keterangan tertulis Bagian Prokompim Pemkot Magelang diterima di Magelang, Sabtu.
Keterlibatan masyarakat, meliputi pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), Tim Monev Partisipatif dan Forum Tembang Tidar (FTT), dan Forum Komunikasi WASH sebagai wadah komunikasi air minum dan sanitasi antara masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya.
Mulai tahun 2021, akses layanan air minum meningkat menjadi 98,7 persen dan akses layanan sanitasi mencapai 98,15 persen.
Hal itu, katanya, tidak lepas dari upaya pemerintah dalam penanganan air minum dan sanitasi, antara lain dengan mengurangi tingkat kehilangan air minum (NRW), penyertaan modal pada PDAM Kota Magelang, mencari sumber air minum alternatif baru, penyediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), dan menggencarkan gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan pada tahun 2022.
Selain itu, katanya, penyusunan Perwal Magelang No. 13 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3), Program Sedot Tinja (Senja) untuk mewujudkan akses sanitasi aman.
"Kami juga mengadakan penyerapan aspirasi masyarakat dalam 'Ngopi Bareng Pak Wali' dan program unggulan 'Rodanya Mas Bagia' untuk penanganan air minum dan sanitasi," ujar dia.
Program Senja bagian dari Program L2T2 yang diluncurkan 29 Januari 2021 atas inisiasi USAID IUWASH PLUS. Kota Magelang juga sudah memiliki sarana Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk juga UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD).
Terkait dengan keterlibatan masyarakat setempat untuk percepatan akses sanitasi yang aman dan berkelanjutan dipaparkan Wali Kota Nur Aziz dalam pelaksanaan City Sanitation Summit (CSS) XX/2022 diselenggarakan Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) di ICE BSD Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, Rabu (7/9).
Narasumber lainnya dalam kegiatan itu, antara lain Bupati Lumajang Thoriqul Haq dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, sedangkan penanggap, antara lain Bupati Biak, Ketua TP PKK/Bunda Sanitasi Kota Magelang Niken Ichtiaty dan Direktur Koperasi Syariah BMI Tangerang.
Dia mengatakan pada 2015 akses layananan air minum di Kota Magelang mencapai 82,3 persen, antara lain karena ketersediaan air baku yang terbatas dan debit air semakin menurun.
Sebagian besar sumber mata air (lima di antara enam sumber air minum) di wilayah Kabupaten Magelang, tingkat kehilangan air yang tinggi, yakni lebih dari 40 persen akibat jaringan yang sebagian besar sudah tua, bahkan beberapa di antaranya peninggalan Belanda.
"Permasalahan air minum di Kota Magelang juga karena keterbatasan kemampuan masyarakat untuk mengakses, juga kontinuitas pasokan yang belum merata," katanya.
Ia mengatakan akses layanan sanitasi pada tahun 2015 di Kota Magelang 87 persen, dengan permasalahan secara teknis dan nonteknis.
Secara teknis, karena keterbatasan lahan pembuatan IPAL, topografi dan muka air tanah, serta kesulitan aksesibilitas dan kerapatan bangunan-banguan di Kota Magelang. Secara nonteknis, meliputi belum memadai regulasi dan penegakan regulasi, kurang kesadaran masyarakat, keterbatasan kemampuan masyarakat terkait pendanaan.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah dengan melibatkan berbagai kalangan untuk meningkatkan akses layanan air minum dan akses layanan sanitasi dengan hasil mulai 2021 terjadi peningkatan atas hal tersebut.
