Menko PMK dorong Himpuni urun ide pembentukan kebijakan pemerintah

Solo (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendorong Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) urun ide untuk pembentukan kebijakan pemerintah bagi kepentingan masyarakat.

"Sesuai arahan dari Pak Presiden agar Himpuni ikut terlibat, terutama dalam konsep, pemikiran, dan gagasan tentang pembangunan manusia Indonesia dan kebudayaan," katanya pada Munas II Himpuni di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Sabtu.

Ia mengatakan beberapa permasalahan dalam negeri terkait pembangunan manusia di antaranya tentang kekerdilan dan penanganan masyarakat usia lanjut.

"Karena Indonesia nanti setelah era bonus demografi akan diikuti dengan era 'aging society' atau 'aging population', yakni penduduk yang sebagian besar tua," katanya.

Ia mengatakan saat ini pemerintah sudah melakukan persiapan dalam menghadapi permasalahan tersebut, salah satunya meluruskan kembali fungsi dari jaminan hari tua.

"Sekarang sudah disiapkan oleh pemerintah, untuk menyiapkan mereka kalau tua, kalau masih muda diambil namanya bukan JHT. Kemudian, kami harap Himpuni juga akan ambil bagian dalam pemikiran soal 'stunting' (kekerdilan), kemudian Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, itu tema-tema besar yang sekarang diupayakan untuk membangun manusia Indonesia," katanya.

Salah satu yang dibutuhkan, katanya, yakni penyediaan lapangan kerja.

Ia mengatakan dari sekitar 3,6 juta lulusan per tahun, baik dari tingkat SMA maupun perguruan tinggi, membutuhkan lapangan kerja baru.

"Ini pekerjaan besar, tidak boleh ditangani oleh pemerintah sendiri, termasuk Himpuni, tadi dikatakan harus balas budi, dulu masuk PTN yang murah termasuk favorit dan sekarang punya peran besar bagi politik, ekonomi, maupun di pemerintahan. Saat ini melalui Himpuni, para alumni PTN ini berbalas budi kepada negara," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Rektor UNS Jamal Wiwoho berharap, melalui munas tersebut Himpuni bisa memberikan rekomendasi dan kontribusi yang dapat digunakan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah.

"Untuk kebijakan pemerintah, karena saya yakin para ketua alumni yang saat ini mengikuti munas merupakan pemikir-pemikir hebat," katanya.

Koordinator Presidium Himpuni Ahmad Muqowam mengatakan Himpuni menjadi suatu peguyuban dari berbagai alumnus perguruan tinggi negeri yang siap memberikan imbal balik terhadap kemajuan negara.

Tercatat ada sebanyak 56 ikatan alumnus perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia yang tergabung dalam Himpuni.

"Ruang ini menjadi bentuk tanggung jawab kami sekaligus menunjukkan kepedulian kami terhadap masalah-masalah yang dihadapi negara," katanya.