Semarang (ANTARA) -
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR Republik Indonesia menolak rencana pemerintah pusat melakukan kebijakan impor beras saat panen raya karena dinilai merugikan para petani.
"Fraksi PDIP akan 'statement' menolak (impor beras)," kata Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto di Semarang, Selasa.
Pria yang biasa disapa Bambang Pacul itu mempertanyakan alasan pemerintah berencana mengimpor beras, sedangkan para petani secara nasional memasuki panen raya, bahkan terjadi surplus di Jawa Tengah.
"Nanti kami (anggota DPR RI) akan lakukan penolakan di Komisi IV dan Komisi VI. Komisi IV terkait produksinya, sedangkan Komisi VI menyangkut perdagangannya," ujarnya.
Baca juga: Ganjar: Petani harus dilindungi terkait impor beras
Sebelumnya pemerintah berencana melakukan impor beras sekitar 1 juta ton pada awal tahun 2021.
Jumlah tersebut dialokasikan untuk penyediaan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 500 ribu ton, dan kebutuhan Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton dengan memperhatikan serapan produksi padi nasional.
Menurut pemerintah, stok beras perlu dijaga karena pemerintah perlu melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa PPKM.
Selain itu, adanya bencana di beberapa tempat menurutnya mengancam ketersediaan pasokan beras nasional.
Baca juga: Ganjar minta rencana impor beras diperhitungkan matang
