"Demi keselamatan bersama, saya minta dilakukan langkah-langkah lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah," kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan RI, Bogor, Senin.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema "Antisipasi Mudik Lebaran" melalui video conference bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
"Sudah ada imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur kepada perantau di Jabodetabek agar tidak mudik dan ini saya minta tolong diteruskan dan digencarkan lagi," kata Presiden.
Presiden menilai langkah-langkah yang dilakukan para kepala daerah saat ini belum cukup dan butuh langkah-langkah lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.
"Selama 8 hari terakhir tercatat 876 armada bus antarprovinsi yang membawa lebih kurang 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur. Ini belum dihitung yang menggunakan transportasi massal, misalnya kereta api dan kapal dan angkutan udara serta mobil pribadi," kata Presiden.
Presiden menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah mencegah meluasnya COVID-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain.
"Oleh sebab itu, di tengah merebaknya pandemi COVID-19, adanya mobilitas orang yang sebesar itu sangat berisiko memperluas COVID-19, bahkan laporan yang saya terima dari Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur D.I. Yogyakarta, pergerakan arus mudik sudah terjadi lebih awal dari biasanya," kata Presiden.
Arus mudik itu, menurut Presiden Jokowi, sudah berlangsung sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020.
"Telah terjadi percepatan arus mudik, terutama dari pekerja informal di Jabodetabek ke provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur," kata Presiden.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur untuk melarang warganya pulang ke kampung halaman masing-masing.
Ganjar meminta warga yang berada di DKI Jakarta tetaplah di Jakarta. Begitu pula mereka yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bahkan, Ganjar sepakat dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk mengategorikan seluruh pemudik sebagai orang dalam Pengawasan (ODP) COVID-19.
Ganjar mengungkapkan hal itu tak terlepas dari arus mudik yang terjadi lebih awal. Dia mencatat hingga 26 Maret 2020 ada 66.871 orang pemudik dari berbagai provinsi yang pulang ke Jawa Tengah dengan Wonogiri menjadi wilayah dengan pemudik terbanyak, yakni 42.838 orang.
Hingga Minggu (29/3), jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai 1.285 kasus dengan 64 orang dinyatakan sembuh dan 114 orang meninggal dunia.
Kasus positif COVID-19 ini sudah menyebar di 30 provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta (675), Jawa Barat (149), Banten (106), Jawa Timur (90), Jawa Tengah (63), Sulawesi Selatan (47), Yogyakarta (22), Kalimantan Timur (17), Bali (10), Sumatera Utara (8), Papua (9), Kalimantan Tengah (7), Kepulauan Riau (5), Sumatera Barat (5), dan Lampung (4).
Selanjutnya, Kalimantan Barat (8), Sulawesi Tenggara (3), Riau (2), Nusa Tenggara Barat (2), Sulawesi Utara (2), Aceh (5), Jambi (1), Sumatera Selatan (2), Kalimantan Selatan (1), Sulawesi Tengah (2), Maluku (1), Maluku Utara (1), Kalimantan Utara (2), Papua Barat (2), dan Sulawesi Barat (1)
Berdasarkan data dari situs Worldometers, hingga Senin (30/3) pagi terkonfirmasi di dunia tercatat 722.196 orang yang terinfeksi virus corona dengan 33.976 kematian, sedangkan 151.766 orang yang dinyatakan sembuh. Kasus di Amerika Serikat mencapai 142.178 kasus, di Italia 97.689 kasus, di Tiongkok sebanyak 81.470 kasus, di Spanyol 80.110 kasus, dan di Jerman 62.435 kasus.
Jumlah kematian tertinggi bahkan saat ini terjadi di Italia sebanyak 10.779 orang, disusul Spanyol 6.803 orang, di RRT 3.304 orang, di Iran sebanyak 2.640 orang, dan Prancis 2.606 orang. Saat ini sudah ada sekitar 186 negara yang mengonfirmasi kasus positif COVID-19 di negaranya.
