Boyolali tingkatkan kualitas RTLH untuk tekan kemiskinan

Boyolali (Antaranews Jateng) - Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, terus membantu masyarakat kurang mampu dengan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) guna menekan angka kemiskinan di wilayahnya.

Pemkab Boyolali terus melanjutkan program tersebut pada tahun 2018 dengan membantu pembangunan 3.174 unit RTLH yang tersebar di 19 kecamatan, kata Wakil Bupati Boyolali M. Said Hidayat di Boyolali, Jumat.

"Saya menyambut baik upaya menekan angka kemiskinan dengan membantu program pembangunan rumah tidak layak huni di Boyolali melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukinan (DPKP) setempat," katanya.

Ia berharap dengan program tersebut angka kemiskinan di Kabupaten Boyolali dapat berangsur-angsur turun dari tahun ke tahun. Sebelumnya persentasenya sekitar 12,36 persen turun menjadi 12,09 persen dan kini sekitar 11,89 persen.

DPKP Boyolali 2018 rencana membantu peningkatkan RTLH sebanyak 3.174 unit tersebut, antara lain, melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) program berupa bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) reguler sebanyak 200 unit untuk enam desa di tiga kecamatan, kemudian bersumber APBN BSPS untuk pembangunan baru sebanyak 190 unit di 10 desa di satu kecamatan.

Selain itu, kata Said Hidayat, program RTLH melalui dana alokasi khusus (DAK) sejumlah 218 unit untuk dua desa, satu kelurahan di satu kecamatan, ditambah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.566 unit untuk 261 desa dengan masing-masing tiga unit tersebar di Boyolali.

"Bahkan, program Corporate Social Responsibility (CSR) daerah perusahaan daerah sebanyak 1.000 unit," katanya.

Sebelumnya, Kepala DPKP Kabupaten Boyolali Hendrarto Setyo Wibowo mengatakan bahwa Pemkab Boyolali program pembangunan RTLH 2017 menyelesaikan sebanyak 3.621 unit. Pada tahun ini melanjutkan sebanyak 3.174 unit guna menekan angka kemiskinan.

Menurut Hendarto program pembangunan RTLH tahun sebelumnya dana bersumber dari APBN berupa BSPS regular empat desa di Kecamatan Ampel sebanyak 254 unit, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah sebanyak 948 unit, APBD Kabupaten Boyolali sebanyak 1.900 unit.

Selain itu, kata Hendarto, ditambah program melalui Baznas Provinsi Jawa Tengah sebanyak lima unit, dan program Corporate Social Responsibility CSR dari salah satu bank daerah sebanyak tiga unit, serta APBDesa sebanyak 522 unit.