Prananda Ingatkan TNI Kedepankan Aturan Prosedur Pengadaan Sistem Persenjataan Militer

Jakarta Antara Jateng - Anggota Komisi I DPR, Prananda Paloh, mengingatkanTNI untuk mengedepankan aturan yang ada dalam prosedur bagi pengadaan sistem persenjataan militer. Ini terkait pengadaan satu unit helikopter angkut berat multi fungsi AW-101 oleh TNI AU.

"Kasus seperti sudah terpilihnya helikopter dengan semua prosedurnya (helikopter AW-101) dilakukan kemudian dibatalkan tiba-tiba, mencerminkan militer kita harus lebih mengedepankan aturan. Jangan sampai target kekuatan pokok minimum kita terganggu persaingan industri," kata Paloh, di Jakarta, Senin.

Paloh juga mendorong BUMN industri strategis harus direvitalisasi atau dipikirkan lagi apakah masih dibutuhkan atau harus-bahkan dibubarkan.

Hal yang paling sering diungkap pemesan di dalam negeri adalah ketepatan waktu penyelesaian dan pengantaran produk yang mereka pesan dari BUMN industri strategis itu.

"BUMNIS tidak boleh menjadi agen, namun menjadi industri murni yang memproduksi alutsista sesuai teknologi yang mereka miliki melalui riset. Masih low tech its okay, yang penting bukan mengakui buatan pabrik lain," katanya.

Hal terkait ini yang marak dijadikan bulan-bulan di media sosial pemerhati masalah-masalah militer adalah "pemberian nama baru" kepada pesawat angkut ringan C-295 buatan Airbus Industrie menjadi CN-295. Huruf "N" dari nama CN-295 itu terjadi setelah pesawat-pesawat militer itu keluar dari hanggar perakitan di PT Dirgantara Indonesia, di Bandung.

Tidak diketahui sejauh mana peran serta PT Dirgantara Indonesia dalam proses rancang bangun atau bahkan pemasaran pesawat terbang militer itu.

Wakil ketua Fraksi NasDem DPR itu meminta agar kebutuhan akan kekuatan intelijen masa kini harus lebih di perbanyak lagi.

"Yang saya maksudkan dengan masa kini adalah kapasitas intelijen yang mendalami sosio kultural, mampu melakukan rekayasa sosial yang positif dan kemampuan cyber hacker quality," tuturnya.

Paloh juga mengingatkan pemerintah agar mempunyai proyeksi pertahanan yang fungsional untuk mengatasi ancaman baik ancaman militer maupun darurat bencana.

"Dengan berbagai pembajakan laut misalnya, kita betul betul membutuhkan proyeksi pertahanan yang lebih baik lagi," ujarnya.