"Prestasi tersebut diraih atas keberhasilan Pemkab Kudus menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2014 dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah," kata Bupati Kudus Musthofa melalui Sekda Kabupaten Kudus Noor Yasin di Kudus, Senin.
Hal itu, lanjut dia, sebagai wujud kinerja pemkab dalam hal pengelolaan penganggaran daerah.
Sebetulnya, lanjut Yasin, Pemkab Kudus juga meraih penghargaan serupa, sayanya APBD pada tahun 2013 menggunakan peraturan kepala daerah sehingga gagal meraih penghargaan tersebut.
Upaya meraih penghargaan tersebut, akhirnya membuahkan hasil setelah penetapan APBD tahun 2014 sesuai dengan jadwal, kemudian mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.
Hal itu, kata dia, didukung pula dengan indikator capaian ekonomi yang meningkat serta angka pengangguran yang mulai turun serta kondisi inflasi yang masih terkendali dan adanya pertumbuhan ekonomi.
Meskipun dalam bentuk laporan keuangan, kata dia, ada laporan yang harus ditindaklanjuti. Hal ini sesuai dengan rekomendasi dari BPK 2 x 30 hari harus ditindaklanjuti.
Dari penghargaan tersebut, nantinya pemerintah akan memberikan dana insentif daerah sebesar Rp2 miliar.
Asisten III Masut menambahkan bahwa penghargaan tersebut diberikan kepada 287 penerima, 62 penghargaan diberikan kepada lembaga pusat, 26 pemerintah provinsi, 149 pemerintah kabupaten dan 50 pemerintah kota.
Untuk tingkat Jateng, kata dia, pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan tersebut sebanyak sebelas pemerintah daerah kabupaten/kota, termasuk Pemprov Jateng.
"Pemkab Kudus tentu akan berupaya bisa mempertahankan penghargaan tersebut pada tahun berikutnya. Jika memungkinkan, tentu akan berupaya lebih baik," ujarnya.
Berita Terkait
DJP & Kemenkeu Satu Jateng fasilitasi UMKM lapor SPT
Sabtu, 23 Maret 2024 20:31 Wib
OJK dan Kemenkeu perkuat kerja sama pertukaran data dan informasi
Rabu, 20 Maret 2024 11:53 Wib
Realisasi penerimaan APBN di Jateng capai Rp86,07 triliun
Kamis, 30 November 2023 8:36 Wib
Pejabat Kemenkeu kunjungi UIN Walisongo, tinjau Gedung IsDB
Rabu, 11 Oktober 2023 17:35 Wib
OIKN prioritaskan PPSP Kemenkeu untuk proyek Subwilayah 1A, 1B, dan 1C
Rabu, 30 Agustus 2023 8:35 Wib
APBN berkontribusi positif ke pertumbuhan ekonomi Jateng
Rabu, 30 Agustus 2023 6:49 Wib
Kemenkumham dan Kemenkeu gelar temu bisnis, dorong gunakan produk dalam negeri
Kamis, 3 Agustus 2023 10:43 Wib
Insentif PPN mobil dan bus listrik berlaku hingga Desember 2023
Selasa, 4 April 2023 10:10 Wib