Realisasi belanja negara di KPPN Kudus capai 36,71 persen

Kamis, 21 Mei 2026 22:17 WIB

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Kudus Eko Wahyu Budi Utomo saat membuka kegiatan Press rilis Kinerja APBN Edisi April 2026 di aula kantor KPPN Kudus, Jawa Tengah, Kamis 21/5/2026). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Kudus (ANTARA) - Realisasi belanja negara di wilayah kerja KPPN Kudus, Jawa Tengah, yang meliputi Kabupaten Kudus, Demak, dan Jepara hingga 30 April 2026 mencapai Rp1,92 triliun atau 36,71 persen dari total pagu Rp5,24 triliun.

"Capaian tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp323,18 miliar dan transfer ke daerah sebesar Rp1,60 triliun," kata Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Kudus Eko Wahyu Budi Utomo saat membuka kegiatan Press rilis Kinerja APBN Edisi April 2026 dan Penyerahan Treasury Award Tahun 2025 di Aula KPPN Kudus, Kamis.

Ia mengungkapkan realisasi belanja negara tersebut menunjukkan pelaksanaan APBN di wilayah eks Keresidenan Pati terus berjalan untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan perekonomian daerah.

Menurut dia, belanja negara terus dioptimalkan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah, serta menjaga pertumbuhan ekonomi di wilayah Kudus, Demak dan Jepara.

Untuk realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L), tercatat sebesar Rp323,18 miliar atau 25,92 persen dari pagu Rp1,25 triliun. Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp243,92 miliar atau 28,24 persen dari pagu. Sementara belanja barang terealisasi Rp66,04 miliar atau 22,77 persen dan belanja modal Rp13,22 miliar atau 14,23 persen.

Secara tahunan atau year on year (yoy), belanja barang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,75 persen, sedangkan belanja modal tumbuh 17,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun realisasi transfer ke daerah mencapai Rp1,60 triliun atau 40,07 persen dari pagu Rp3,99 triliun. Dana alokasi umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp1,03 triliun atau 41,19 persen dari pagu, diikuti dana alokasi nonfisik sebesar Rp421,98 miliar atau 40,85 persen.

Sementara itu, realisasi Dana Desa mencapai Rp81,66 miliar atau 41,89 persen dari pagu Rp194,95 miliar. Untuk dana bagi hasil (DBH), realisasinya sebesar Rp59,97 miliar atau 25,06 persen dari pagu.

Eko menambahkan penyaluran transfer ke daerah diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat desa.

"Kami berharap penyerapan anggaran terus meningkat pada triwulan berikutnya sehingga manfaat APBN dapat semakin dirasakan masyarakat," ujarnya.

Baca juga: 30.344 pekerja rentan Kudus dapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pemerintah daerah