Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk para investor pasar modal Indonesia terkait fundamental ekonomi domestik yang kuat serta komitmen pemerintah terhadap investasi yang transparan.
Dalam pesannya, Presiden Prabowo meyakinkan investor domestik maupun internasional bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah berbagai tantangan global saat ini.
“Pesan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk pasar modal, pesan Beliau saya kutip: ‘Kepada para investor domestik, mitra internasional,dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh’”, ucap Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu.
Ia menuturkan Presiden Prabowo juga memastikan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung perbaikan dan pengembangan pasar modal Indonesia demi terciptanya iklim investasi yang transparan dan berdaya saing global.
“Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil dan berkelas dunia,” ujar Menko Airlangga, mengutip pesan Presiden Prabowo.
Pasar modal domestik terkoreksi tajam imbas dari pengumuman MSCI terkait review dan rebalancing saham-saham di Indonesia.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi dari 8.980,23 pada penutupan perdagangan Selasa (27/1) menjadi 8.232,20 pada penutupan perdagangan Kamis (29/1). IHSG kembali menguat pada Jumat (30/1) dengan ditutup pada posisi 8.329,61.
Untuk meredam sentimen negatif tersebut, pemerintah telah mengumumkan untuk mempercepat penyelesaian aturan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) agar bisa diproses tahun ini.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta mengurangi potensi benturan kepentingan di pasar modal.
"Demutualisasi bursa ini juga akan membuka investasi. Tahapannya itu sebetulnya sudah masuk di dalam Undang-Undang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan),” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/1).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) juga segera melakukan penyesuaian aturan batas free float saham dari sebelumnya 7,5 persen menjadi 15 persen, yang ditargetkan berlaku mulai Februari 2026.