Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN pada urutan ketiga kategori kualitas data keluarga terbaik tingkat provinsi.
Piagam penghargaan itu diberikan langsung oleh Menteri Dukbangga Wihaji kepada Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, di Jakarta, Rabu.
"Alhamdulillah kita terbaik dalam kecepatan waktu penyajian datanya. Pendataan ini nantinya akan digabung dengan pendataan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional)," kata Gus Yasin, sapaan akrabnya dalam keterangan diterima di Semarang, Rabu.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri rangkaian kegiatan Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025, di Auditorium Kemendukbangga, Jakarta.
Menurut dia, data-data itu akan memberikan gambaran kondisi keluarga yang ada, contohnya tentang keluarga berencana, kelompok rentan, dan lainnya.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jateng, tercatat ada 10.941.764 keluarga di provinsi tersebut berdasarkan pemutakhiran data keluarga 2025 secara nasional.
Dari jumlah itu, terdapat keluarga yang memiliki anak di bawah dua tahun (baduta) sebanyak 132.170 orang, bawah lima tahun (balita) sebanyak 1.168.499 orang, keluarga yang memiliki pasangan suami istri (PUS) dengan istri berusia 15-49 tahun berjumlah 5.424.614 orang, serta kondisi lansia mencapai 5.131.488 orang.
"Data-data keluarga ini yang menjadi acuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menentukan kebijakan-kebijakan bagaimana kedepannya. Itu harapan dari pendataan ini," katanya.
Ia mengatakan banyak program yang dijalankan oleh Pemprov Jateng untuk mengintervensi berbagai persoalan didasarkan data-data tersebut, di antaranya Kecamatan Berdaya, Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluaga (PKK), pengentasan kemiskinan, dan lainnya.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengatakan sejauh ini telah tercatat ada sebanyak 74.092.313 keluarga secara nasional yang telah dilakukan Pemutakhiran Data Keluarga 2025.
Namun, kata dia, jumlah itu baru sekitar 84,1 persen dari jumlah estimasinya mencapai 88.121.992 keluarga.
Menurut dia, kerangka data itu penting untuk menjalankan program-program pembangunan keluarga di Indonesia.
Wihaji berharap semua lembaga dan instansi pemerintah bisa menggunakan data tersebut sebagai mercusuar pengambilan keputusan.