Solo (ANTARA) - Tanggal 15 Agustus 2025 yang lalu Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraanPengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Jakarta. Pidato kenegaraan ini mempuanyai fungsi strategis karena publik mendapatkan informasi detail tentang RAPBN 2026 yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Secara umum asumsi ekonomi makro dalam RAPBN 2026 cukup realistis dengan kondisi ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diasumsikan mencapai 5,4 persen, dengan inflasi 2,5 persen dan suku bunga SBN 6,9 persen. Kurs Rupiah pada tahun 2026 diasumsikan Rp16.500/Dollar AS dan harga minyak mentah US$ 70/barrel. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 4,44-4,96 persen dengan tingkat kemiskinan mencapai 6,5-7,5 persen. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 37,95 persen.
Dalam kondisi ketidakpastian kondisi ekonomi global dan potensi kenaikan harga komoditas, RAPBN 2026 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun yang berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp2.692 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp455 triliun. Adapun defisit APBN 2026 ditetapkan sebesar 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp638,8 triliun.
Sepuluh hari setelah pidato kenegaraan tentang RAPBN 2026 Indonesia dilanda demonstrasi dari tanggal 25-30 Agustus 2025 dengan tuntutan reformasi DPR akibat kenaikan tunjangan anggota legislatif Indonesia yang dianggap bertentangan dengan kebijakan ekonomi pemerintah yang membebani rakyat. Demonstrasi ini berkembang menjadi kerusuhan pada saat ada korban meninggal akibat kekerasan aparat yaitu seorang pengemudi ojol bernama Affan Kurniawan. Jatuhnya korban ini kemudian memicu gelombang demonstrasi di berbagai kota Indonesia bahkan juga menjadi perhatian dunia internasional.
Pemerintah berusaha untuk memenuhi tuntutan demonstran dengan membatalkan kenaikan tunjangan penghasilan DPR dan presiden Prabowo Subianto mengundang para pemimpin parpol untuk mengambil tindakan terhadap anggota mereka yang menjadi anggota DPR dan melakukan pelanggaran etika. Demonstrasi dan kerusuhan pada akhir Agustus ini juga berdampak pada kabinet Merah Putih, yaitu adanya reshuffle kabinet pada hari Senin, 8 September 2025.
Salah satu menteri yang diganti adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Penggantinya adalah mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa. Penggantian Menkeu secara mendadak memicu sentiment negatif pasar. IHSG pada tanggal 8 September 2025 ditutup melemah 1,28 persen ke posisi 7.766,84.
Prioritas Anggaran
Dalam pernyataannya setelah dilantik Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memprioritaskan untuk memperbaiki pelambatan ekonomi yang saat ini terjadi. Menkeu baru juga menyatakan bahwa instrumen APBN akan dioptimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam RAPBN 2026 disebutkan bahwa ada delapan agenda prioritas pembangunan, yang terdiri dari: ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta dan akselerasi investasi dan perdagangan global.
Delapan prioritas pembangunan ini dianggap menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi ambisius sebesar delapan persen yang ditargetkan pemerintah. RAPBN 2026 mempunyai ruang sempit untuk melakukan stimulus bagi perekonomian, namun demikian dengan melakukan strategi pembiayaan yang taktis, bisa jadi ada peluang untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ada dua strategi yang bisa ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan APBN 2026. Strategi pertama adalah fokus pada belanja produktif. Belanja produktif untuk memperkuat ketahanan pangan dengan tujuan mengurangi ketergantungan impor, menstabilkan harga, dan meningkatkan produktivitas domestik. Belanja produktif juga dilakukan untuk perbaikan iklim investasi, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan daya saing ekspor. Investasi yang masuk dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong sektor industri.
Strategi kedua adalah pembiayaan APBN yang memberikan dukungan untuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).Dukungan ini bisa berupa akses permodalan yang lebih mudah, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan manajemen. Dengan UMKM yang kuat, penyerapan tenaga kerja lokal akan meningkat, dan pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah.
Target pemerintah selain mengejar pertumbuhan ekonomi delapan persen adalah mengatasi kesenjangan kesejahteraan. Alokasi anggaran untuk perlindungan sosial dan kesejahteraan berupa bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan harus dipertahankan. Program ini berperan sebagai jaring pengaman sosial yang membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah potensi kenaikan harga atau gejolak ekonomi. Program makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan pemerintah masih dilanjutkan dan menjadi prioritas pembiayaan dalam RAPBN 2026. Pemerintah berargumen bahwa program ini membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, yang pada jangka panjang akan meningkatkan produktivitas. Namun demikian, program makan bergizi gratis juga harus diimbangi dengan usaha untuk membangun SDM berkualitas dalam jangka panjang. Anggaran untuk pendidikan dan kesehatan merupakan investasi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang lebih sehat dan terampil. Dengan akses yang lebih baik ke layanan ini, individu dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung memiliki peluang yang lebih baik untuk meningkatkan status sosial mereka.
Menkeu Baru
Apa implikasi dari pergantian menteri keuangan secara mendadak terhadap kebijakan anggaran pada RAPBN 2026? Secara keseluruhan, pergantian menteri keuangan ini tidak akan mengubah kerangka dasar RAPBN 2026. Namun, gaya kepemimpinan dan prioritas implementasi yang berbeda dari Purbaya Yudhi Sadewa dapat memberikan penekanan baru, terutama pada efektivitas belanja pemerintah dan dukungan terhadap pemerataan ekonomi.
Pergantian menteri keuangan secara mendadak, terutama pada saat penyusunan RAPBN, memiliki beberapa implikasi penting. Pergantian ini juga dapat memengaruhi persepsi pasar dan investor. Meskipun terjadi pergantian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memastikan bahwa proses penyusunan RAPBN 2026 tidak akan terganggu. Hal ini karena proses penyusunan RAPBN adalah pekerjaan tim yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya menteri keuangan secara individu. Kinerja birokrasi Kementerian Keuangan, yang dikenal solid dan profesional, akan memastikan kelanjutan program yang sudah ada.
Secara umum ada tiga hal yang harus diperhatikan Menteri keuangan kita yang baru. Pertama, mempertahankan disiplin fiskal. Hal ini berarti tetap berpegang pada target defisit anggaran 2,48 persen dari PDB, seperti yang tercantum dalam RAPBN 2026. Pasar sangat mengamati kemampuan pemerintah untuk mengelola utang dan memastikan keberlanjutan fiskal. Setiap indikasi adanya pelebaran defisit yang tidak terkendali dapat membuat investor khawatir dan memicu keluarnya modal. Kedua, akselerasi investasi. Pemerintah akan mempermudah birokrasi, menyediakan insentif yang menarik, dan memastikan kepastian hukum. Langkah-langkah konkret yang dapat diambil, seperti mempercepat implementasi proyek strategis nasional atau menyederhanakan regulasi investasi, akan sangat efektif dalam membangun kembali kepercayaan. Investor ingin melihat adanya tindakan nyata, bukan hanya janji. Ketiga, mengelola inflasi secara bijak. Pemerintah perlu memberikan sinyal bahwa mereka akan bekerjasama dengan BI untuk menjaga target inflasi sebesar 2,5 persen.Stabilitas harga akan mengurangi risiko bagi investor dan menunjukkan bahwa pemerintah mampu mengelola perekonomian secara makro.
*Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta