Semarang (ANTARA) - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bidang Keamanan dan Intelijen, Krismono kembali mengunjungi Pulau Nusakambangan.
Kunjungan kali ini ia lakukan untuk memberikan penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas kepada seluruh kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Jumat (2/2).
Terpusat di Aula Lapas High Risk Kelas IIA Karanganyar, bagaimana mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing, serta mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik menjadi tajuk utama dalam arahannya.
Permulaan, Krismono menghimbau kepada para kepala satuan kerja untuk melaksanakan butir-butir pakta integritas dan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani.
"Ini (pakta integritas) betul-betul harus diimplementasikan. Saya takut bapak ibu hanya menandatangani tanpa pernah membacanya dan melaksanakannya," imbau Krismono.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan budaya anti korupsi, yang harus dimiliki oleh setiap jajaran adalah sinergi dan integritas.
Selain itu, mantan Kakanwil Jawa Timur ini menekankan pentingnya menerapkan mindset berorientasi kinerja, bukan materi, serta berpegang teguh pada kerja yang cepat dan tepat.
Selanjutnya, pria kelahiran Yogyakarta yang juga pernah terlibat langsung dalam pembangunan Zona Integritas membeberkan kunci keberhasilan dalam membangun Zona Integritas.
"Pertama, komitmen pimpinan adalah fondasi utama. Kedua, memiliki program yang secara langsung menyentuh dan memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Ketiga, monitoring dan evaluasi secara rutin. Keempat, manajemen media dalam menggelorakan citra positif satuan kerja", terangnya.
"Dan perlu diingat, pembangunan Zona Integritas harus dilakukan oleh semua jajaran. Bukan dilakukan oleh kepala satkernya saja dan bukan dikerjakan oleh tim pokjanya saja. Semua jajaran harus terlibat," pungkasnya.
Menutup penguatan, Krismono berpesan kepada jajaran Kemenkumham Jawa Tengah untuk selalu menjaga citra Kemenkumham, menjunjung tinggi tata nilai PASTI, dan berpegang teguh pada profesionalitas dan integritas, serta terus belajar dan memperkaya wawasan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto, dalam sambutannya berharap melalui penguatan ini, komitmen dan semangat jajarannya dalam membangun Zona Integritas dapat terus digelorakan.
“Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas jajaran Kemenkumham Jawa Tengah adalah sebuah kewajiban,” tutur Tejo dalam sambutannya.
"Kami mendukung penuh seluruh kepala UPT yang akan menjadi kontestan untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," tutupnya.
Turut hadir mengikuti penguatan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kadiyono, dan jajaran pejabat struktural UPT daerah Nusakambangan. ***
Kunjungan kali ini ia lakukan untuk memberikan penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas kepada seluruh kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Jumat (2/2).
Terpusat di Aula Lapas High Risk Kelas IIA Karanganyar, bagaimana mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing, serta mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik menjadi tajuk utama dalam arahannya.
Permulaan, Krismono menghimbau kepada para kepala satuan kerja untuk melaksanakan butir-butir pakta integritas dan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani.
"Ini (pakta integritas) betul-betul harus diimplementasikan. Saya takut bapak ibu hanya menandatangani tanpa pernah membacanya dan melaksanakannya," imbau Krismono.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan budaya anti korupsi, yang harus dimiliki oleh setiap jajaran adalah sinergi dan integritas.
Selain itu, mantan Kakanwil Jawa Timur ini menekankan pentingnya menerapkan mindset berorientasi kinerja, bukan materi, serta berpegang teguh pada kerja yang cepat dan tepat.
Selanjutnya, pria kelahiran Yogyakarta yang juga pernah terlibat langsung dalam pembangunan Zona Integritas membeberkan kunci keberhasilan dalam membangun Zona Integritas.
"Pertama, komitmen pimpinan adalah fondasi utama. Kedua, memiliki program yang secara langsung menyentuh dan memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Ketiga, monitoring dan evaluasi secara rutin. Keempat, manajemen media dalam menggelorakan citra positif satuan kerja", terangnya.
"Dan perlu diingat, pembangunan Zona Integritas harus dilakukan oleh semua jajaran. Bukan dilakukan oleh kepala satkernya saja dan bukan dikerjakan oleh tim pokjanya saja. Semua jajaran harus terlibat," pungkasnya.
Menutup penguatan, Krismono berpesan kepada jajaran Kemenkumham Jawa Tengah untuk selalu menjaga citra Kemenkumham, menjunjung tinggi tata nilai PASTI, dan berpegang teguh pada profesionalitas dan integritas, serta terus belajar dan memperkaya wawasan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto, dalam sambutannya berharap melalui penguatan ini, komitmen dan semangat jajarannya dalam membangun Zona Integritas dapat terus digelorakan.
“Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas jajaran Kemenkumham Jawa Tengah adalah sebuah kewajiban,” tutur Tejo dalam sambutannya.
"Kami mendukung penuh seluruh kepala UPT yang akan menjadi kontestan untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," tutupnya.
Turut hadir mengikuti penguatan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kadiyono, dan jajaran pejabat struktural UPT daerah Nusakambangan. ***