Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berupaya memenuhi target nasional untuk menurunkan angka stunting atau tengkes hingga akhir tahun 2023 menjadi 14 persen.
"Semua jajaran kami instruksikan untuk bersama-sama melakukan upaya agar kasus tengkes di Kudus bisa diturunkan. Karena saat ini angka kasus tengkes di Kudus masih berkisar 19 persen," kata Penjabat Bupati Kudus Bergas Catursasi Penanggungan di Kudus, Senin.
Ia berharap petugas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) maupun bidan Puskesmas untuk turun ke lapangan memantau anak-anak yang terindikasi mengalami tengkes untuk dilakukan intervensi pemberian asupan gizi yang cukup.
Menurut dia untuk saat ini tidak perlu memperdebatkan perbedaan temuan kasus tengkes versi Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) atau data aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), yang terpenting menjalankan program pemerintah dalam upaya menurunkan tengkes.
Dinas Kesehatan beserta jajaran juga dituntut gencar melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat, terutama ibu hamil tentang pentingnya membiasakan pola hidup sehat dan makanan dengan asupan gizi seimbang.
Pemerintah Pusat sendiri juga memberikan bantuan pangan untuk anak-anak yang rawan tengkes di Kabupaten Kudus, berupa telur dan daging ayam.
Sementara Pemkab Kudus juga menyiapkan anggaran untuk pencegahan kasus tengkes tersebut. Termasuk dari anggaran dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) tersedia anggaran untuk Dinas Kesehatan Kudus sebesar 40 persen dari alokasi DBHCHT 2023.
Upaya lain yang ditempuh, yakni pelatihan terhadap petugas gizi Puskesmas dan bidan desa tentang cara penggunaan alat antropometri guna menekan kasus stunting atau tengkes di Kudus. Karena masing-masing petugas di lapangan sudah memiliki standarisasi pengetahuan dalam mendeteksi seorang anak terindikasi tengkes atau tidak, diharapkan kasus tengkes bisa ditekan.
Baca juga: Pekalongan optimalkan pemanfaatan pekarangan untuk penanganan stunting
"Semua jajaran kami instruksikan untuk bersama-sama melakukan upaya agar kasus tengkes di Kudus bisa diturunkan. Karena saat ini angka kasus tengkes di Kudus masih berkisar 19 persen," kata Penjabat Bupati Kudus Bergas Catursasi Penanggungan di Kudus, Senin.
Ia berharap petugas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) maupun bidan Puskesmas untuk turun ke lapangan memantau anak-anak yang terindikasi mengalami tengkes untuk dilakukan intervensi pemberian asupan gizi yang cukup.
Menurut dia untuk saat ini tidak perlu memperdebatkan perbedaan temuan kasus tengkes versi Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) atau data aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), yang terpenting menjalankan program pemerintah dalam upaya menurunkan tengkes.
Dinas Kesehatan beserta jajaran juga dituntut gencar melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat, terutama ibu hamil tentang pentingnya membiasakan pola hidup sehat dan makanan dengan asupan gizi seimbang.
Pemerintah Pusat sendiri juga memberikan bantuan pangan untuk anak-anak yang rawan tengkes di Kabupaten Kudus, berupa telur dan daging ayam.
Sementara Pemkab Kudus juga menyiapkan anggaran untuk pencegahan kasus tengkes tersebut. Termasuk dari anggaran dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) tersedia anggaran untuk Dinas Kesehatan Kudus sebesar 40 persen dari alokasi DBHCHT 2023.
Upaya lain yang ditempuh, yakni pelatihan terhadap petugas gizi Puskesmas dan bidan desa tentang cara penggunaan alat antropometri guna menekan kasus stunting atau tengkes di Kudus. Karena masing-masing petugas di lapangan sudah memiliki standarisasi pengetahuan dalam mendeteksi seorang anak terindikasi tengkes atau tidak, diharapkan kasus tengkes bisa ditekan.
Baca juga: Pekalongan optimalkan pemanfaatan pekarangan untuk penanganan stunting