Semarang (ANTARA) - Kota Tegal mendapat Kuota sebanyak 183 formasi untuk pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2023.
Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) tentang penetapan kebutuhan ASN di Pemerintah Kota Tegal yang diserahkan pada saat acara Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun Anggaran 2023 di Puri Agung Hall Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Hadir dalam acara tersebut Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono serta Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Tegal, Slamet Wahyono.
Sebelumnya Kepala BKPPD Kota Tegal telah mengusulkan kuota sebanyak 183 formasi dengan rincian 89 untuk formasi guru dan 94 formasi tenaga kesehatan.
"Nanti untuk formasi 2023 pelaksanaannya kami masih menunggu petunjuk teknisnya, apakah nanti seperti di tahun 2023 atau aturan baru di tahun 2024, kami masih menunggu petunjuk pelaksanaan termasuk teknisnya dan regulasinya apa ada formasi lagi atau tidak," ujar Slamet Wahyono.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, saat ditemui awak media menyampaikan bahwa saat ini jumlah ASN sebanyak 4,2 juta per 1 Agustus 2023, terdiri atas 88 persen PNS dan 12 persen non-ASN.
Dikatakan Azwar Anas, saat ini yang menjadi salah satu fokusnya adalah penyelesaian tenaga kesehatan dan guru. Akan tetapi, sayangnya masih banyak daerah belum mengajukan formasi termasuk untuk penyelesaian PPPK.
"Kita punya transformasi tahun ini khusus fresh graduate untuk tenaga talenta digital, karena seiring dengan arahan Bapak Presiden, digitalisasi ini banyak membutuhkan talenta-talenta yang memang punya kemampuan khusus terkait dengan ini. Oleh karena itu, tahun ini ada rekrutmen PNS untuk talenta digital yang untuk fresh graduate," tutur Azwar Anas.
Azwar Anas menyampaikan bahwa kebijakan pemenuhan ASN tahun 2023- 2030 sudah dipatok mana yang positif growth dan mana yang negatif growth, karena tidak mungkin semuanya tumbuh untuk rekrutmen ASN
"Harapan kami dari pemerintah pusat, yang pensiun tidak seluruhnya harus diisi karena sudah digantikan dengan digital," pungkas Azwar Anas.***
Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) tentang penetapan kebutuhan ASN di Pemerintah Kota Tegal yang diserahkan pada saat acara Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun Anggaran 2023 di Puri Agung Hall Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Hadir dalam acara tersebut Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono serta Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Tegal, Slamet Wahyono.
Sebelumnya Kepala BKPPD Kota Tegal telah mengusulkan kuota sebanyak 183 formasi dengan rincian 89 untuk formasi guru dan 94 formasi tenaga kesehatan.
"Nanti untuk formasi 2023 pelaksanaannya kami masih menunggu petunjuk teknisnya, apakah nanti seperti di tahun 2023 atau aturan baru di tahun 2024, kami masih menunggu petunjuk pelaksanaan termasuk teknisnya dan regulasinya apa ada formasi lagi atau tidak," ujar Slamet Wahyono.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, saat ditemui awak media menyampaikan bahwa saat ini jumlah ASN sebanyak 4,2 juta per 1 Agustus 2023, terdiri atas 88 persen PNS dan 12 persen non-ASN.
Dikatakan Azwar Anas, saat ini yang menjadi salah satu fokusnya adalah penyelesaian tenaga kesehatan dan guru. Akan tetapi, sayangnya masih banyak daerah belum mengajukan formasi termasuk untuk penyelesaian PPPK.
"Kita punya transformasi tahun ini khusus fresh graduate untuk tenaga talenta digital, karena seiring dengan arahan Bapak Presiden, digitalisasi ini banyak membutuhkan talenta-talenta yang memang punya kemampuan khusus terkait dengan ini. Oleh karena itu, tahun ini ada rekrutmen PNS untuk talenta digital yang untuk fresh graduate," tutur Azwar Anas.
Azwar Anas menyampaikan bahwa kebijakan pemenuhan ASN tahun 2023- 2030 sudah dipatok mana yang positif growth dan mana yang negatif growth, karena tidak mungkin semuanya tumbuh untuk rekrutmen ASN
"Harapan kami dari pemerintah pusat, yang pensiun tidak seluruhnya harus diisi karena sudah digantikan dengan digital," pungkas Azwar Anas.***