Kudus (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat pencairan jumlah desa yang sudah mencairkan dana desa hingga kini baru 105 desa dari 123 desa, sehingga masih ada 18 desa yang belum mencairkan.
"Seharusnya bulan kedua sudah semua desa mencairkan, namun hingga memasuki bulan ketiga masih ada yang belum mencairkan," kata Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Slamet di Kudus, Rabu.
Dari 18 desa yang belum mencairkan, saat ini sudah ada sembilan desa yang mengajukan permohonan pencairan, sehingga masih dalam proses verifikasi berkas sebelum nantinya diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kudus.
Hasil monitoring di lapangan, desa-desa yang terlambat mengajukan pencairan dana desa tahap pertama ada yang disebabkan karena faktor keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sehingga persyaratan administrasinya harus direvisi ulang.
"Padahal 123 desa di Kabupaten Kudus sudah membentuk APBDes, sehingga tinggal melengkapi berkas-berkas pendukungnya," ujarnya.
Sementara nilai dana desa yang sudah dicairkan oleh 105 desa, mencapai Rp40,82 miliar atau 30,63 persen dari pagu dana desa sebesar Rp133,25 miliar.
Dari 105 desa yang sudah menyalurkan program bantuan langsung tunai (BLT) tercatat ada 71 desa dengan nilai pencairan sebesar Rp2,94 miliar. Sedangkan selebihnya pencairan dana desa non-BLT sebesar Rp37,88 miliar.
Alokasi dana yang ditransfer ke pemerintah desa untuk mendukung pembangunan desa di Kudus tahun anggaran 2023 sebesar Rp301,67 miliar, meliputi alokasi dana desa (ADD), dana desa, bagi hasil pajak dan hasil retribusi, bantuan keuangan provinsi, serta bantuan khusus.
Untuk alokasi dana desa sebesar Rp133,25 miliar, kemudian ADD sebesar Rp92 miliar, bagi hasil pajak sebesar Rp17,15 miliar, bagi hasil retribusi Rp3,2 miliar, bantuan keuangan Provinsi Jateng Rp31,76 miliar, dan bantuan khusus sebesar Rp24,2 miliar.
Meskipun alokasi anggaran untuk desa tahun ini secara keseluruhan meningkat, namun ada yang alokasinya turun. Di antaranya dana desa yang diterima tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp146,12 miliar, sedangkan tahun ini hanya Rp133,25 miliar.
Baca juga: DPRD Kudus sarankan pengoperasian mesin pompa banjir gunakan dana TT
"Seharusnya bulan kedua sudah semua desa mencairkan, namun hingga memasuki bulan ketiga masih ada yang belum mencairkan," kata Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Slamet di Kudus, Rabu.
Dari 18 desa yang belum mencairkan, saat ini sudah ada sembilan desa yang mengajukan permohonan pencairan, sehingga masih dalam proses verifikasi berkas sebelum nantinya diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kudus.
Hasil monitoring di lapangan, desa-desa yang terlambat mengajukan pencairan dana desa tahap pertama ada yang disebabkan karena faktor keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sehingga persyaratan administrasinya harus direvisi ulang.
"Padahal 123 desa di Kabupaten Kudus sudah membentuk APBDes, sehingga tinggal melengkapi berkas-berkas pendukungnya," ujarnya.
Sementara nilai dana desa yang sudah dicairkan oleh 105 desa, mencapai Rp40,82 miliar atau 30,63 persen dari pagu dana desa sebesar Rp133,25 miliar.
Dari 105 desa yang sudah menyalurkan program bantuan langsung tunai (BLT) tercatat ada 71 desa dengan nilai pencairan sebesar Rp2,94 miliar. Sedangkan selebihnya pencairan dana desa non-BLT sebesar Rp37,88 miliar.
Alokasi dana yang ditransfer ke pemerintah desa untuk mendukung pembangunan desa di Kudus tahun anggaran 2023 sebesar Rp301,67 miliar, meliputi alokasi dana desa (ADD), dana desa, bagi hasil pajak dan hasil retribusi, bantuan keuangan provinsi, serta bantuan khusus.
Untuk alokasi dana desa sebesar Rp133,25 miliar, kemudian ADD sebesar Rp92 miliar, bagi hasil pajak sebesar Rp17,15 miliar, bagi hasil retribusi Rp3,2 miliar, bantuan keuangan Provinsi Jateng Rp31,76 miliar, dan bantuan khusus sebesar Rp24,2 miliar.
Meskipun alokasi anggaran untuk desa tahun ini secara keseluruhan meningkat, namun ada yang alokasinya turun. Di antaranya dana desa yang diterima tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp146,12 miliar, sedangkan tahun ini hanya Rp133,25 miliar.
Baca juga: DPRD Kudus sarankan pengoperasian mesin pompa banjir gunakan dana TT