Semarang (ANTARA) - Guna meningkatkan layanan kepada masyarakat di bidang legalisasi, diperlukan model legalisasi dokumen publik asing yang cepat dan akses terjangkau. Sejalan dengan hal itu, Kanwil Kemenkumham Jateng menggelar diseminasi bertemakan Dengan Layanan Apostille, Legalisasi Dokumen Publik Pasti Cepat dan Mudah, Kamis (22/09).

Berlangsung di sebuah hotel Magelang, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A Yuspahruddin menjelaskan layanan Apostille merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing.

"Dokumen publik yang dikeluarkan di suatu negara akan dapat berlaku di negara tujuan cukup dengan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Otoritas yang berkompeten di negara asal," jelas Kakanwil membuka kegiatan.

Baca juga: Kemenkumham Jateng petakan jumlah formasi JF Analis KI

Lebih lanjut ia mengatakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Competent Authority tengah membangun kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dapat memberikan layanan legalisasi Apostille secara memadai di seluruh Kantor Wilayah. 

"Dengan layanan tersebut, hubungan hukum keperdataan lintas negara dan eksekusi putusan/penetapan pengadilan yang akan dilakukan di luar negeri diharapkan akan memperlancar pemberian kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan," katanya.
  Kanwil Kemenkumham Jateng menggelar diseminasi bertemakan Dengan Layanan Apostille, Legalisasi Dokumen Publik Pasti Cepat dan Mudah, Kamis (22/09). ANTARA/HO-Kemenkumham Guna memberikan pemahaman lebih mendalam, acara diseminasi tersebut menghadirkan narasumber yakni Kepala Seksi Fasilitasi Pencatatan Pewarganegaraan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Mudadi, Analis Hukum Ahli Madya pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Sumarsono, dan Pelaksana pada Direktorat Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Utami Nurwiati.

Baca juga: Kemenkumham Jateng - Pemkot bahas kelanjutan rencana relokasi Lapas Perempuan Semarang

Peserta dengan jumlah 40 orang yang terdiri dari Akademisi, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Polres, Notaris di Kabupaten/Kota Magelang, dan Perkumpulan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia Perwakilan Jawa Tengah tampak antusias mengikuti jalannya diskusi terkait penyelenggaraan layanan legislasi Apostille.

Turut hadir mengikuti kegiatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bambang Setyabudi, Kepala Lapas Kelas IIA Magelang Satriyo Waluyo, dan Kepala Bapas Kelas II Magelang Sapto Isnugroho.

Baca juga: Kemenkumham Jateng gelar wawancara seleksi pengisian jabatan administrasi