Semarang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah membahas 29 judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) saat menerima kunjungan BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Banyumas di Semarang, Senin (8/11).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A. Yuspahruddin melalui Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan yang hadir mewakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan memimpin jalannya rapat di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah mengatakan sebuah Perda yang akan disusun harus sesuai dengan kewenangannya agar peruntukkannya nanti tidak menimbulkan ketidaksesuaian dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
“Harapannya tidak ada disharmoni antara Perda yang akan dibuat dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Intinya apa yang telah dibuat harus sesuai dengan ketentuan dan kewenangannya,” kata Deni.
Keenam Judul Raperda tersebut antara lain Raperda tentang Kepemudaan, Raperda tentang Keolahragaan, Raperda tentang Fasilitasi Pesantren, Raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Raperda tentang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan, serta Raperda tentang Program Kali Bersih.
Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah selain memberikan kajian terhadap keenam raperda Inisiatif Dewan tersebut juga memberikan saran berupa 21 judul Raperda yang patut dipertimbangkan oleh Ketua Bapemperda Anang Agus Kostrad dan jajarannya.
Turut hadir dalam rapat, Kepala Sub Bidang FPPHD Ahmad Shohib, Ketua IP3I Jawa Tengah Dodo Kurnianto, perwakilan beberapa fraksi partai, serta JFT Perancang Perundang-Undangan dari Kantor Wilayah.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A. Yuspahruddin melalui Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan yang hadir mewakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan memimpin jalannya rapat di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah mengatakan sebuah Perda yang akan disusun harus sesuai dengan kewenangannya agar peruntukkannya nanti tidak menimbulkan ketidaksesuaian dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
“Harapannya tidak ada disharmoni antara Perda yang akan dibuat dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Intinya apa yang telah dibuat harus sesuai dengan ketentuan dan kewenangannya,” kata Deni.
Keenam Judul Raperda tersebut antara lain Raperda tentang Kepemudaan, Raperda tentang Keolahragaan, Raperda tentang Fasilitasi Pesantren, Raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Raperda tentang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan, serta Raperda tentang Program Kali Bersih.
Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah selain memberikan kajian terhadap keenam raperda Inisiatif Dewan tersebut juga memberikan saran berupa 21 judul Raperda yang patut dipertimbangkan oleh Ketua Bapemperda Anang Agus Kostrad dan jajarannya.
Turut hadir dalam rapat, Kepala Sub Bidang FPPHD Ahmad Shohib, Ketua IP3I Jawa Tengah Dodo Kurnianto, perwakilan beberapa fraksi partai, serta JFT Perancang Perundang-Undangan dari Kantor Wilayah.