Purwokerto (ANTARA) - Epidemiolog lapangan dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dr. Yudhi Wibowo mengatakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro masih harus diimbangi dengan kapasitas tes COVID-19 dan pelacakan yang memadai.
"Upaya pemeriksaan atau testing dan pelacakan atau 'tracing' harus terus dilakukan secara intensif selama periode PPKM," kata Yudhi di Purwokerto Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.
Untuk itu dia mengapresiasi peran pemerintah daerah yang terus menggencarkan kapasitas pemeriksaan dan pelacakan di wilayahnya masing-masing.
"Dengan demikian tren penurunan jumlah kasus dan kematian sejak PPKM diberlakukan benar-benar berbasis tes, harus diimbangi dengan peningkatan jumlah tes dan pelacakan," katanya.
Menurutnya, upaya meningkatkan kapasitas tes dan pelacakan sangat mendesak dilakukan.
"Jika tidak diimbangi dengan kapasitas tes yang memadai sesuai standar WHO maka dikhawatirkan tren penurunan tersebut adalah penurunan semu bahkan 'false'," katanya.
Dia juga kembali mengingatkan bahwa penerapan PPKM skala mikro yang kini tengah diterapkan di sejumlah daerah akan dapat meningkatkan disiplin protokol kesehatan di tengah masyarakat.
"Terlebih lagi jika operasi tertib masker dan penegakan protokol kesehatan terus digencarkan, maka diharapkan akan makin menumbuhkan kesadaran masyarakat," katanya.
Dia mengatakan upaya pendekatan hukum, operasi yustisi, operasi tertib masker dan penegakan protokol kesehatan perlu dilakukan secara intensif khususnya bagi para pelanggar protokol kesehatan.
Menurut dia, penegakan peraturan protokol kesehatan yang disertai dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar, akan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.
"Karena untuk dapat mengubah perilaku individu, di mana dalam hal ini konteksnya adalah penerapan protokol kesehatan, maka pada umumnya yang dibutuhkan adalah tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku," katanya.
Dia juga kembali mengatakan bahwa PPKM skala mikro merupakan kebijakan kompromis antara kepentingan kesehatan dan penyelamatan ekonomi.
"Kebijakan ini perlu diimplementasikan secara konsisten dan tegas. Perlu juga langkah untuk tegakkan aturan secara konsisten dan tegas," katanya.
"Upaya pemeriksaan atau testing dan pelacakan atau 'tracing' harus terus dilakukan secara intensif selama periode PPKM," kata Yudhi di Purwokerto Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.
Untuk itu dia mengapresiasi peran pemerintah daerah yang terus menggencarkan kapasitas pemeriksaan dan pelacakan di wilayahnya masing-masing.
"Dengan demikian tren penurunan jumlah kasus dan kematian sejak PPKM diberlakukan benar-benar berbasis tes, harus diimbangi dengan peningkatan jumlah tes dan pelacakan," katanya.
Menurutnya, upaya meningkatkan kapasitas tes dan pelacakan sangat mendesak dilakukan.
"Jika tidak diimbangi dengan kapasitas tes yang memadai sesuai standar WHO maka dikhawatirkan tren penurunan tersebut adalah penurunan semu bahkan 'false'," katanya.
Dia juga kembali mengingatkan bahwa penerapan PPKM skala mikro yang kini tengah diterapkan di sejumlah daerah akan dapat meningkatkan disiplin protokol kesehatan di tengah masyarakat.
"Terlebih lagi jika operasi tertib masker dan penegakan protokol kesehatan terus digencarkan, maka diharapkan akan makin menumbuhkan kesadaran masyarakat," katanya.
Dia mengatakan upaya pendekatan hukum, operasi yustisi, operasi tertib masker dan penegakan protokol kesehatan perlu dilakukan secara intensif khususnya bagi para pelanggar protokol kesehatan.
Menurut dia, penegakan peraturan protokol kesehatan yang disertai dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar, akan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.
"Karena untuk dapat mengubah perilaku individu, di mana dalam hal ini konteksnya adalah penerapan protokol kesehatan, maka pada umumnya yang dibutuhkan adalah tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku," katanya.
Dia juga kembali mengatakan bahwa PPKM skala mikro merupakan kebijakan kompromis antara kepentingan kesehatan dan penyelamatan ekonomi.
"Kebijakan ini perlu diimplementasikan secara konsisten dan tegas. Perlu juga langkah untuk tegakkan aturan secara konsisten dan tegas," katanya.