Semarang (ANTARA) -
"Data kemiskinan harus kita perbaiki, harus kita validasi lagi, termasuk mana saja yang terdampak dan yang perlu kita dorong. Saya berharap kepada kepala daerah di 35 kabupaten/kota untuk memberi arahan kepada penanggung jawab pendataan angka kemiskinan, khususnya di pedesaan," katanya di Semarang, Selasa.
Menurut Wagub, hal itu penting dan harus segera dilakukan agar bantuan dari pemerintah pusat bisa tepat sasaran.
Adanya pandemi, lanjut Wagub, juga yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Tengah tidak sesuai target yang telah ditentukan.
"Pada 2019 kita sudah bisa menekan, mengeluarkan, dan 'mewisuda' masyarakat yang ekonominya di bawah rata-rata, tapi sekarang memasukan lagi warga-warga rentan miskin," ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.
Sebelumnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, penurunan angka kemiskinan di Jateng pada 2019 menjadi yang tertinggi di seluruh Indonesia.
Penurunan jumlah penduduk miskin di Jateng tercatat mencapai 0,22 persen atau sebanyak 63.830 orang sampai September 2019.
Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, Pemprov Jateng juga melibatkan masyarakat dan para pelaku dunia usaha, melakukan pemutakhiran data, memberikan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan program padat karya tunai, termasuk pengendalian inflasi daerah serta mengantisipasi kejadian bencana.
Penjabat Sekda Jawa Tengah Prasetyo Aribowo menambahkan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu isu strategis pembangunan Jateng.
Isu strategis lainnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta kepala daerah di 35 kabupaten/kota segera melakukan pembaruan verifikasi dan validasi data kemiskinan, serta pengangguran.
"Data kemiskinan harus kita perbaiki, harus kita validasi lagi, termasuk mana saja yang terdampak dan yang perlu kita dorong. Saya berharap kepada kepala daerah di 35 kabupaten/kota untuk memberi arahan kepada penanggung jawab pendataan angka kemiskinan, khususnya di pedesaan," katanya di Semarang, Selasa.
Menurut Wagub, hal itu penting dan harus segera dilakukan agar bantuan dari pemerintah pusat bisa tepat sasaran.
Wagub menyebut upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran pada 2020 penuh dengan tantangan karena adanya pandemi COVID-19.
Adanya pandemi, lanjut Wagub, juga yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Tengah tidak sesuai target yang telah ditentukan.
"Pada 2019 kita sudah bisa menekan, mengeluarkan, dan 'mewisuda' masyarakat yang ekonominya di bawah rata-rata, tapi sekarang memasukan lagi warga-warga rentan miskin," ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.
Sebelumnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, penurunan angka kemiskinan di Jateng pada 2019 menjadi yang tertinggi di seluruh Indonesia.
Penurunan jumlah penduduk miskin di Jateng tercatat mencapai 0,22 persen atau sebanyak 63.830 orang sampai September 2019.
Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, Pemprov Jateng juga melibatkan masyarakat dan para pelaku dunia usaha, melakukan pemutakhiran data, memberikan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan program padat karya tunai, termasuk pengendalian inflasi daerah serta mengantisipasi kejadian bencana.
Penjabat Sekda Jawa Tengah Prasetyo Aribowo menambahkan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu isu strategis pembangunan Jateng.
Isu strategis lainnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam.
"Mempertimbangkan isu strategis tersebut, maka pembangunan Jawa Tengah tahun 2022 diarahkan kepada peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, didukung penguatan daya saing ekonomi dan sumber daya manusia," katanya.