Solo (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menargetkan pembangunan 100.000 rumah subsidi pada 2020.
"Sudah didata pada akhir bulan lalu dan sudah disesuaikan dengan kemampuan para pengembang. Kami juga sudah menyampaikannya ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," kata Wakil Sekjen Apersi Pusat Soni Marsono di Solo, Jawa Tengah, Kamis.
Ia mengatakan angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu.
"Kalau tahun lalu kami hanya mampu membangun sekitar 90.000 unit rumah," katanya.
Pembangunan rumah subsidi pada tahun lalu agak tersendat karena penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) pada program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sempat berhenti saat pertengahan 2019.
"Saat itu sempat ada perubahan skema, BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan) juga belum terserap dengan baik," katanya.
Baca juga: Apersi berharap anggaran tambahan FLPP segera cair
Saat ini, untuk penjualan rumah subsidi masih berlaku harga lama, salah satunya Rp140 juta/unit untuk di beberapa daerah, termasuk Jawa Tengah.
Meski demikian, diperkirakan harga segera naik.
"Ada peraturan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa tahun kemarin diberlakukan Rp140 juta, termasuk di Jawa Tengah, baru di 2020 berlaku harga baru tetapi ini untuk bangunan baru. Kalau bangunan lama tetap berlaku harga lama," katanya.
Ia mengatakan untuk di Jawa Tengah harga baru yang berlaku yaitu Rp150,5 juta.
Meski demikian, ia belum dapat memastikan kapan harga baru mulai berlaku.
"Kalau tahun lalu harga yang baru mulai berlaku di bulan Juni, untuk tahun ini harapan kami secepatnya. Paling tidak mulai Maret," katanya.
Baca juga: Pengembang pesimistis target satu juta rumah tercapai
Baca juga: Apersi: Prospek Bisnis Perumahan Tetap Cerah
"Sudah didata pada akhir bulan lalu dan sudah disesuaikan dengan kemampuan para pengembang. Kami juga sudah menyampaikannya ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," kata Wakil Sekjen Apersi Pusat Soni Marsono di Solo, Jawa Tengah, Kamis.
Ia mengatakan angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu.
"Kalau tahun lalu kami hanya mampu membangun sekitar 90.000 unit rumah," katanya.
Pembangunan rumah subsidi pada tahun lalu agak tersendat karena penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) pada program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sempat berhenti saat pertengahan 2019.
"Saat itu sempat ada perubahan skema, BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan) juga belum terserap dengan baik," katanya.
Baca juga: Apersi berharap anggaran tambahan FLPP segera cair
Saat ini, untuk penjualan rumah subsidi masih berlaku harga lama, salah satunya Rp140 juta/unit untuk di beberapa daerah, termasuk Jawa Tengah.
Meski demikian, diperkirakan harga segera naik.
"Ada peraturan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa tahun kemarin diberlakukan Rp140 juta, termasuk di Jawa Tengah, baru di 2020 berlaku harga baru tetapi ini untuk bangunan baru. Kalau bangunan lama tetap berlaku harga lama," katanya.
Ia mengatakan untuk di Jawa Tengah harga baru yang berlaku yaitu Rp150,5 juta.
Meski demikian, ia belum dapat memastikan kapan harga baru mulai berlaku.
"Kalau tahun lalu harga yang baru mulai berlaku di bulan Juni, untuk tahun ini harapan kami secepatnya. Paling tidak mulai Maret," katanya.
Baca juga: Pengembang pesimistis target satu juta rumah tercapai
Baca juga: Apersi: Prospek Bisnis Perumahan Tetap Cerah