Purwokerto (ANTARA) - Kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) harus diisi oleh sosok yang tepat sebagai menteri, kata Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Dr. Anjar Nugroho.
"Kabinet mendatang harus diisi oleh menteri-menteri yang bisa bekerja dengan baik, profesional, dan tidak berpihak, kecuali pada kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.
Kendati sosok menteri tersebut kemungkinan ada yang berasal dari partai politik, dia mengatakan bahwa loyalitasnya bukan kepada parpol asalnya, melainkan kepada rakyat dan bangsa Indonesia.
"Selain itu, dia juga harus mempunyai track record (rekam jejak, red.) yang bersih. Jangan sampai rakyat disuguhi lagi dengan tontonan menteri yang tersangkut kasus korupsi," katanya.
Oleh karena itu, problem yang dihadapi bangsa Indonesia sangat banyak dan kompleks, kata dia, para menteri dalam kabinet mendatang harus betul-betul bisa membantu presiden mengatasi permasalahan itu semua.
Baca juga: Rektor UMP: Koalisi 02 jangan bubar, pemerintah harus diawasi
Menurut Anjar, idealnya para menteri berasal dari kalangan profesional agar bisa benar-benar fokus dalam bekerja, tidak terpilah antara bekerja untuk rakyat dan bekerja untuk parpol.
Akan tetapi, lanjut dia, melihat kondisi politik di Indonesia saat ini, hal itu sulit dilakukan. Menteri sebagian dari partai politik, khususnya parpol pengusung presiden. Hal ini sah-sah saja.
"Syaratnya menteri tersebut harus bisa menanggalkan kepentingan parpolnya. Sebagai menteri, dia bukan lagi petugas partai, melainkan harus bisa menjadi pelayan masyarakat Indonesia," katanya.
Baca juga: Rektor UMP ajak warga hormati apa pun putusan MK
Di sisi lain, kata dia, parpol juga jangan menjadikan kadernya sebagai menteri seolah-olah menjadi tangan panjang partai untuk mewujudkan kepentingan-kepentingannya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa sosok menteri yang mempunyai kinerja bagus dalam kabinet Presiden Jokowi sebelumya, semestinya bisa dipertahankan menjadi menteri kembali dalam kabinet mendatang walaupun ada pergeseran-pergeseran peta politik.
"Presiden jangan semata-mata melihat latar belakang partai asal menteri tersebut. Justru yang penting adalah prestasi dan kinerja selama menjadi menteri," katanya.
Ia mengaku melihat ada beberapa menteri dalam kabinet yang saat sekarang masih berjalan yang mempunyai kinerja di atas rata-rata menteri lainnya, seperti Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Menteri Sekretaris Negara juga bagus. Mereka menteri yang cerdas, tegas, akuntabel, serta tidak ada bias kepentingan parpol," katanya.
"Kabinet mendatang harus diisi oleh menteri-menteri yang bisa bekerja dengan baik, profesional, dan tidak berpihak, kecuali pada kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.
Kendati sosok menteri tersebut kemungkinan ada yang berasal dari partai politik, dia mengatakan bahwa loyalitasnya bukan kepada parpol asalnya, melainkan kepada rakyat dan bangsa Indonesia.
"Selain itu, dia juga harus mempunyai track record (rekam jejak, red.) yang bersih. Jangan sampai rakyat disuguhi lagi dengan tontonan menteri yang tersangkut kasus korupsi," katanya.
Oleh karena itu, problem yang dihadapi bangsa Indonesia sangat banyak dan kompleks, kata dia, para menteri dalam kabinet mendatang harus betul-betul bisa membantu presiden mengatasi permasalahan itu semua.
Baca juga: Rektor UMP: Koalisi 02 jangan bubar, pemerintah harus diawasi
Menurut Anjar, idealnya para menteri berasal dari kalangan profesional agar bisa benar-benar fokus dalam bekerja, tidak terpilah antara bekerja untuk rakyat dan bekerja untuk parpol.
Akan tetapi, lanjut dia, melihat kondisi politik di Indonesia saat ini, hal itu sulit dilakukan. Menteri sebagian dari partai politik, khususnya parpol pengusung presiden. Hal ini sah-sah saja.
"Syaratnya menteri tersebut harus bisa menanggalkan kepentingan parpolnya. Sebagai menteri, dia bukan lagi petugas partai, melainkan harus bisa menjadi pelayan masyarakat Indonesia," katanya.
Baca juga: Rektor UMP ajak warga hormati apa pun putusan MK
Di sisi lain, kata dia, parpol juga jangan menjadikan kadernya sebagai menteri seolah-olah menjadi tangan panjang partai untuk mewujudkan kepentingan-kepentingannya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa sosok menteri yang mempunyai kinerja bagus dalam kabinet Presiden Jokowi sebelumya, semestinya bisa dipertahankan menjadi menteri kembali dalam kabinet mendatang walaupun ada pergeseran-pergeseran peta politik.
"Presiden jangan semata-mata melihat latar belakang partai asal menteri tersebut. Justru yang penting adalah prestasi dan kinerja selama menjadi menteri," katanya.
Ia mengaku melihat ada beberapa menteri dalam kabinet yang saat sekarang masih berjalan yang mempunyai kinerja di atas rata-rata menteri lainnya, seperti Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Menteri Sekretaris Negara juga bagus. Mereka menteri yang cerdas, tegas, akuntabel, serta tidak ada bias kepentingan parpol," katanya.