Jepara (Antaranews Jateng) - Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Jati B, Jepara, Jawa Tengah, diprediksi pada 2021 sebagai salah satu pembangkit yang memasok listrik terbesar pada sistem kelistrikan Jawa-Bali.
"Jika pembangunan dua unit pembangkit baru di PLTU Tanjung Jati B selesai dikerjakan, tentunya suplai listrik dari PLTU Tanjung Jati B akan bertambah besar," kata General Manager PT. PLN (Persero) Pembangkitan Tanjungjati B Komang Parmita saat menerima kunjungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Jepara, Kamis.
Kedatangan Gubernur Jateng tersebut didampingi Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan keduanya juga mengunjungi pembangunan dua unit pembangkit yang baru dibangun.
Komang mengatakan saat ini PLTU Tanjung Jati B menyuplai 10,4 persen kebutuhan listrik Jawa?Bali.
Jika dua unit pembangkit baru yang sedang dalam pembangunan bisa dioperasikan pada tahun 2021, kata dia, kontribusinya terhadap sistem kelistrikan Jawa-Bali dengan kontribusi sekitar 15 persen lebih.?
Pasalnya, kata Komang, kedua unit pembangkit yang sedang dalam masa pembangunan di Tanjung Jati, masing-masing memiliki kapasitas 1.000 megawatt, sedangkan empat unit pembangkit yang sudah beroperasi masing-masing berkapasitas sebesar 660 megawatt.
Dengan suplai 10,4 persen ke sistem interkoneksi Jawa-Bali, maka terdapat dua unit PLTU yang menyumbang pasokan listrik lebih banyak dibanding PLTU Tanjungjati B.
Keduanya, yakni PLTU Paiton Jawa Timur dan PLTU Suryalaya Jawa Barat.
PLTU Tanjung Jati B yang merupakan proyek nasional, juga menjadi objek vital nasional sehingga pengamanannya melibatkan personel TNI dan Polri.
Keberadaan PLTU Tanjung Jati, kata dia, juga menyumbang ketersediaan lapangan kerja baru karena penyerapannya mencapai 1.740 pekerja, sekitar 1.087 pekerja di antaranya berasal dari tenaga lokal Jepara.
Sementara pajak yang dibayarkan, katanya, mencapai Rp250 miliar per tahun.
Dana program tanggung jawab sosial perusahaan (Coorporate Social Responsibility/CSR), kata dia, yang disalurkan juga naik dari Rp2,6 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp5,6 miliar pada tahun 2017.
"Tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp5,6 miliar lebih," ujarnya.
Dana CSR tersebut, di antaranya dimanfaatkan untuk pengembangan desa-desa tapak serta berbagai bantuan untuk sejumlah lembaga.
"Jika pembangunan dua unit pembangkit baru di PLTU Tanjung Jati B selesai dikerjakan, tentunya suplai listrik dari PLTU Tanjung Jati B akan bertambah besar," kata General Manager PT. PLN (Persero) Pembangkitan Tanjungjati B Komang Parmita saat menerima kunjungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Jepara, Kamis.
Kedatangan Gubernur Jateng tersebut didampingi Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan keduanya juga mengunjungi pembangunan dua unit pembangkit yang baru dibangun.
Komang mengatakan saat ini PLTU Tanjung Jati B menyuplai 10,4 persen kebutuhan listrik Jawa?Bali.
Jika dua unit pembangkit baru yang sedang dalam pembangunan bisa dioperasikan pada tahun 2021, kata dia, kontribusinya terhadap sistem kelistrikan Jawa-Bali dengan kontribusi sekitar 15 persen lebih.?
Pasalnya, kata Komang, kedua unit pembangkit yang sedang dalam masa pembangunan di Tanjung Jati, masing-masing memiliki kapasitas 1.000 megawatt, sedangkan empat unit pembangkit yang sudah beroperasi masing-masing berkapasitas sebesar 660 megawatt.
Dengan suplai 10,4 persen ke sistem interkoneksi Jawa-Bali, maka terdapat dua unit PLTU yang menyumbang pasokan listrik lebih banyak dibanding PLTU Tanjungjati B.
Keduanya, yakni PLTU Paiton Jawa Timur dan PLTU Suryalaya Jawa Barat.
PLTU Tanjung Jati B yang merupakan proyek nasional, juga menjadi objek vital nasional sehingga pengamanannya melibatkan personel TNI dan Polri.
Keberadaan PLTU Tanjung Jati, kata dia, juga menyumbang ketersediaan lapangan kerja baru karena penyerapannya mencapai 1.740 pekerja, sekitar 1.087 pekerja di antaranya berasal dari tenaga lokal Jepara.
Sementara pajak yang dibayarkan, katanya, mencapai Rp250 miliar per tahun.
Dana program tanggung jawab sosial perusahaan (Coorporate Social Responsibility/CSR), kata dia, yang disalurkan juga naik dari Rp2,6 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp5,6 miliar pada tahun 2017.
"Tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp5,6 miliar lebih," ujarnya.
Dana CSR tersebut, di antaranya dimanfaatkan untuk pengembangan desa-desa tapak serta berbagai bantuan untuk sejumlah lembaga.