#PAKAR KEBIJAKAN PUBLIK

Kumpulan berita pakar kebijakan publik, ditemukan 145 berita.

Pakar: Transformasi digital tak cukup andalkan kecanggihan teknologi

Pakar manajemen Universitas BPD Drm Dwi Suryanto Hidayat menegaskan bahwa tranformasi digital tidak cukup hanya mengandalkan kecanggihan teknologi. Yang paling menentukan adalah bagaimana manusia ...

Konferensi ICSEMA 2026 mengangkat ekonomi lokal menuju pembangunan global

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Wiwiek Rabiatul Adawiyah mengatakan konferensi ICSEMA 2026 mengangkat pentingnya penguatan ekonomi ...

Bulog perkuat peran perguruan tinggi dalam ekosistem pangan

Perum Bulog mendorong penguatan peran perguruan tinggi dalam ekosistem pangan nasional melalui program BULOG Campus Preneur, sebagai model kolaborasi kampus yang dapat mendukung implementasi ...

Dosen FEB UMS soroti kebijakan ekspor satu pintu, tekankan pentingnya transparansi dan komunikasi publik

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr. Akbar Pratama Kartika, S.E., M.S.E., menilai kebijakan ekspor satu pintu yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara ...

Pakar Unsoed usul PPPK paruh waktu diintegrasikan jadi PPPK penuh

Pakar hukum administrasi kepegawaian Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Prof Tedi Sudrajat mengusulkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu diintegrasikan menjadi PPPK ...

Anggota DPD RI Jateng gali masukan terkait penataan ASN

Anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPD RI Dr. H. Muhdi, SH., M.Hum menggali masukan terkait penataan aparatur sipil negara (ASN) lewat pelaksanaan diskusi kelompok ...

Pakar Unsoed nilai MPP permudah akses dan percepat layanan publik

Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Slamet Rosyadi menilai keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) mampu mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan ...

DPD RI: Jateng selatan berpotensi jadi penyangga pangan nasional

Anggota DPD RI Abdul Kholik menilai wilayah di sepanjang jalur selatan Jawa Tengah (Jasela) berpotensi dikembangkan menjadi kawasan penyangga pangan nasional melalui penguatan sektor pertanian, ...

DPD RI serap berbagai aspirasi regulasi pendidikan daerah di Banyumas

Anggota Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Muhdi menyerap berbagai aspirasi pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Banyumas terkait kebutuhan harmonisasi regulasi, pemerataan guru, ...

ICRTLAW 2026 UMS bahas tata kelola keamanan siber: soroti dimensi hukum, politik, dan HAM

Fakultas Hukum dan Ilmu Politik (FHIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menyelenggarakan International Conference on Restructuring and Transforming Law (ICRTLAW) ke-5 secara daring pada ...