#PAKAR KEBIJAKAN PUBLIK

Guru Besar Ilmu Tafsir Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. Dr. Andri Nirwana, Ph.D., menegaskan persoalan kebangsaan modern tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum positif ...

Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menegaskan penerapan pidana kerja sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru harus memberikan dampak ...

Akademisi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Prof Riris Ardhanariswari, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar segera membentuk Dewan Pertimbangan Presidenkarena perintah ...

Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mendapat penilaian HAM yang fokus pada pemenuhan hak sosial budaya di empat lingkup yang dinilai yaitu hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pangan ...

‎Upaya Pemerintah bersama BPJS Kesehatan memperkuat komitmen nasional pada cakupan kesehatan semesta/Universal Health Coverage (UHC) melalui Diskusi Publik dengan tema “Memaknai Peringatan ...

Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Slamet Rosyadi menilai usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto perlu ...

Sejumlah akademisi di Semarang, Kawa Tengah, mendorong pengalihan subsidi elpiji 3 kilogram atau biasa disebut gas melon menjadi bantuan langsung tunai (BLT) atau voucher untuk memperbaiki tata ...

Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Slamet Rosyadi menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat penerapan sistem merit dan pengawasan perilaku ...

Pakar Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, M.Si., menyebut kebijakan publik harus bijak dan bertanggung jawab. Anton di Solo, Jawa Tengah, Selasa ...

Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menilai sistem pemidanaan bagi pelaku kasus narkotika di Indonesia perlu memperkuat pendekatan ganda, yaitu ...