Akademisi dorong pengalihan subsidi elpiji melon sebagai BLT

Selasa, 28 Oktober 2025 01:46 WIB

Pakar energi Universitas Diponegoro Semarang Jaka Windarta (kanan), ekonomi Universitas PGRI Semarang Heri Prabowo, dan pakar kebijakan publik Undip Yuwanto saat diskusi publik bertajuk "1 Tahun Prabowo-Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita dalam Berenergi?", di Semarang, Senin (27/10/2025). (ANTARA/Zuhdiar Laeis)

Semarang (ANTARA) - Sejumlah akademisi di Semarang, Kawa Tengah, mendorong pengalihan subsidi elpiji 3 kilogram atau biasa disebut gas melon menjadi bantuan langsung tunai (BLT) atau voucher untuk memperbaiki tata kelolanya.

Pakar kebijakan publik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Yuwanto PhD, di Semarang, Senin, menilai kebocoran subsidi gas melon hingga Rp50 triliun menandakan perlunya tata kelola ulang subsidi sesegera mungkin.

"Ini darurat sekali, ya. Persentase kebocorannya besar dan biayanya sangat tinggi,' katanya, saat diskusi publik bertajuk "1 Tahun Prabowo-Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita dalam Berenergi?".

Ia menilai sistem pengawasan subsidi saat ini masih lemah dan belum terintegrasi lintas lembaga sehingga pengubahan subsidi menjadi voucher atau BLT menjadi langkah tepat.

Tentunya, kata dia, sambil diiringi dengan penguatan perangkat penegakan hukum yang lebih sistematis agar kebijakan subsidi berjalan efektif.

Menurut dia, langkah pemerintah yang berencana mengubah mekanisme subsidi elpiji dari barang menjadi BLT atau voucer merupakan arah kebijakan yang tepat, apalagi setelah pembenahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dilakukan.

“Kalau pembenahan datanya benar-benar dilakukan dengan serius dan akurat, saya kira (subsidi dalam bentuk BLT/voucer) bisa efektif. Kalau data terpadu itu bisa disempurnakan dengan margin kesalahan kecil, akan sangat bisa efektif," katanya.

Ekonom Universitas PGRI Semarang Heri Prabowo juga menilai perubahan bentuk subsidi gas melon penting untuk memperbaiki efektivitas subsidi energi yang selama ini banyak mengalami kebocoran.

Menurut dia, subsidi seharusnya memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh sumber energi, namun juga tidak membebani fiskal negara.

Namun, kata dia, perubahan mekanisme subsidi menuju BLT atau voucher harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Jadi, ketika ada ide untuk mengubah distribusi subsidi agar lebih merata, proses transisinya harus hati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan gejolak baru di masyarakat, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah," katanya.

Senada, pakar energi Undip Jaka Windarta menilai perubahan skema subsidi menjadi voucher atau BLT adalah langkah logis untuk memperkuat efektivitas kebijakan fiskal.

Ia menilai subsidi LPG yang mencapai Rp80 triliun per tahun sudah tidak sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat miskin.

"Subsidi itu kan memang membantu masyarakat, tapi di sisi lain juga jadi beban bagi pemerintah. Karena itu, wajar kalau mulai dipikirkan kembali efektivitasnya bagaimana tetap membantu masyarakat, tapi juga tidak membebani negara terlalu besar," kata Jaka.

Diketahui, pemerintah menggelontorkan subsidi elpiji 3 kg sebesar Rp87,6 triliun untuk 2025. Jumlah tersebut naik dibandingkan pagu anggaran 2024 yang sebesar Rp85,6 triliun.

Volume elpiji yang disubsidi mencapai 8,17 juta ton. Tanpa subsidi, harga asli LPG 3 Kg mencapai Rp42.750 per tabung, namun berkat campur tangan pemerintah, harga elpiji subsidi hanya Rp12.750 per tabung.