BI: Model GTAP menjadi alat strategis analisis kebijakan ekonomi regional

Senin, 6 April 2026 13:29 WIB

Kepala KPwBI Purwokerto Christoveny memberi sambutan dalam “Workshop Aplikasi Model GTAP untuk Analisis Kebijakan” yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Pusat dan ISEI Purwokerto berkolaborasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman (FEB Unsoed) Purwokerto serta Bank Indonesia Purwokerto di Laboratorium Terpadu FEB Unsoed, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (6/4/2026). ANTARA/Sumarwoto

Purwokerto (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Purwokerto menilai aplikasi model Global Trade Analysis Project (GTAP) menjadi alat strategis dalam analisis kebijakan ekonomi regional yang mampu menghasilkan rekomendasi berbasis data dan komprehensif.

Kepala KPwBI Purwokerto Christoveny di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin, mengatakan pemanfaatan model GTAP menjadi semakin relevan di tengah dinamika ekonomi global yang kian kompleks dan penuh ketidakpastian.

“Perubahan struktur industri global, disrupsi teknologi, volatilitas perdagangan internasional, serta dinamika geopolitik menjadikan proses pengambilan kebijakan semakin multidimensional,” katanya saat memberi sambutan dalam “Workshop Aplikasi Model GTAP untuk Analisis Kebijakan” di Purwokerto.

Dalam workshop yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Pusat dan ISEI Purwokerto berkolaborasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman (FEB Unsoed) serta Bank Indonesia Purwokerto, Christoveny mengatakan, perumusan kebijakan tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus mempertimbangkan lintas sektor dan wilayah secara holistik.

Dia mengatakan pendekatan Computable General Equilibrium (CGE) melalui GTAP mampu mensimulasikan dampak berbagai kebijakan serta menghasilkan rekomendasi berbasis bukti (evidence-based policy).

“Melalui workshop ini, peserta dibekali pemahaman konseptual sekaligus praktik penggunaan model GTAP, mulai dari pengolahan data, simulasi, hingga penyusunan policy brief,” katanya.

Dia mengatakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah juga berperan sebagai advisor bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam penguatan kebijakan ekonomi dan keuangan daerah.

Menurut dia, peran tersebut diperkuat melalui sinergi dan koordinasi, salah satunya melalui Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED) yang telah dibentuk sebagai wadah kolaborasi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, kata dia, workshop tersebut juga dihadiri perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) dari wilayah Banyumas Raya yang memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan serta fungsi penelitian dan pengembangan di daerah, yakni Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara.

Terkait kinerja ekonomi, dia mengatakan wilayah Banyumas Raya pada tahun 2025 mencatat pertumbuhan yang positif, karena Kabupaten Banyumas tumbuh sebesar 5,97 persen, Purbalingga 5,92 persen, Banjarnegara 5,26 persen, dan Cilacap 3,31 persen.

“Sebagian besar wilayah Banyumas Raya mampu tumbuh di atas rata-rata nasional sebesar 5,11 persen,” katanya menegaskan.

Dia mengatakan dari sisi struktur wilayah, perekonomian Banyumas Raya masih didominasi Kabupaten Cilacap dengan kontribusi sebesar 49,22 persen, diikuti Banyumas 27,52 persen, Purbalingga 12,44 persen, dan Banjarnegara 10,81 persen.

Sementara dari sisi sektoral, industri pengolahan menjadi kontributor terbesar dengan pangsa 39 persen, disusul sektor perdagangan besar dan eceran serta konstruksi masing-masing sebesar 11 persen.

Terkait dengan hal itu, dia mengharapkan workshop tersebut dapat menjadi wadah kolaborasi antara akademisi, peneliti, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat kualitas analisis ekonomi di daerah.

“Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperluas jejaring kerja sama dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif,” kata Christoveny.

Baca juga: Akademisi sebut GTAP penting untuk mendukung proyeksi kebijakan ekonomi