Logo Header Antaranews Jateng

Menkes apresiasi progres digitalisasi layanan kesehatan primer di Purbalingga

Selasa, 10 Maret 2026 12:59 WIB
Image Print
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin didampingi Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif (kiri) dab Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (kanan) memberi keterangan pers terkait dengan Proyek SPHERES di halaman Kantor Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinkesPPKB) Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Selasa (10/3/2026) siang. ANTARA/Sumarwoto

Purbalingga (ANTARA) - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi progres digitalisasi layanan kesehatan primer di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, yang dinilai berpotensi menjadi contoh penerapan di daerah lain di Indonesia.

Saat memberi keterangan pers di halaman Kantor Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinkesPPKB) Kabupaten Purbalingga, Selasa, Menkes mengatakan digitalisasi layanan di puskesmas dan posyandu tersebut merupakan bagian dari proyek Scalable Public Health Empowerment Research and Education Sites (SPHERES).

Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU) dan Kemenkes RI yang saat ini diuji coba di dua daerah, yakni Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Lombok Barat.

Background-nya waktu itu kita adakan lomba, daerah mana yang komitmennya paling tinggi untuk program percontohan transformasi digital layanan primer di puskesmas dan posyandu. Alhamdulillah, yang menang dua bupati yaitu dari Lombok Barat dan Purbalingga,” kata Menkes Budi.

Untuk itu Menkes telah mengunjungi sejumlah lokasi proyek SPHERES untuk meninjau perkembangan implementasi program, sekaligus mengevaluasi progres digitalisasi layanan kesehatan primer di kedua daerah tersebut.

Menurut dia, hasil peninjauan menunjukkan perkembangan yang cukup baik sehingga diharapkan dapat menjadi model penerapan bagi daerah lain di Indonesia.

“Nah sekarang kita melakukan review progres programnya seperti apa dan saya melihat bagus sekali. Mudah-mudahan nanti bisa jadi contoh untuk diimplementasikan di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia,” kata Menkes.

Dalam hal ini, kata dia, Kemenkes menargetkan penerapan digitalisasi layanan kesehatan primer dapat dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu sekitar tiga tahun.

Lebih lanjut Menkes mengatakan penggunaan sistem digital tersebut tidak sekadar mengumpulkan data kesehatan masyarakat, juga memanfaatkan data itu untuk upaya pencegahan penyakit.

“Tujuannya data itu harus dipakai agar masyarakat kita lebih sehat, jangan sampai sakit. Misalnya penyakit darah tinggi yang banyak ditemukan, kalau dibiarkan bisa jadi stroke, jantung, atau ginjal. Dengan data itu kita bisa segera melayani dan memberi obat agar tekanan darahnya turun,” katanya.

Dengan demikian, kata dia, masyarakat dapat terhindar dari komplikasi penyakit yang lebih berat sehingga tidak perlu sampai dirawat di rumah sakit.

Ia mengatakan sistem digital juga diharapkan dapat mengurangi beban administrasi tenaga kesehatan (nakes) di puskesmas dan posyandu yang selama ini harus mengisi berbagai aplikasi dan laporan secara terpisah.

“Dengan ini diharapkan tenaga kesehatan bisa lebih banyak melayani masyarakat, bukan sibuk mengisi laporan atau aplikasi milik kementerian maupun pemerintah daerah,” kata Menkes.

Terkait dengan dampak positif proyek SPHERES Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif mengatakan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pemerintah daerah karena menyediakan data kesehatan masyarakat secara waktu nyata.

“Sekarang kita bisa memahami data riil di masyarakat terkait berbagai penyakit dan kondisi kesehatan lainnya. Dari data tersebut kita bisa langsung menganalisis dan membuat kebijakan atau program berdasarkan kondisi yang ada,” katanya.

Ia mengatakan sebelumnya pemerintah daerah harus menunggu laporan bulanan atau tahunan untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Namun melalui sistem digital tersebut, kata dia, analisis kondisi kesehatan masyarakat dapat dilakukan secara langsung, sehingga kebijakan maupun program intervensi kesehatan bisa lebih cepat ditetapkan.

“Dasbor untuk menganalisis kebutuhan kesehatan masyarakat bisa langsung dilihat kondisinya, sehingga kebijakan bisa dibuat lebih cepat dan tepat,” katanya.

Sementara itu Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini mengatakan penerapan program tersebut juga membuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi lebih cepat serta memungkinkan deteksi dini berbagai penyakit.

“Pelayanan kesehatan makin cepat dan kondisi kesehatan masyarakat bisa terdeteksi lebih dini sehingga penanganannya juga menjadi lebih cepat,” kata Ahmad Zaini.



Baca juga: Menkes: PBI nonaktif akan diaktifkan kembali otomatis dalam tiga bulan



Pewarta:
Editor: Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026