Pemprov Jateng petakan penyelesaian masalah darurat sampah dengan pemangku wilayah
Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memetakan solusi penyelesaian masalah darurat sampah dengan melibatkan kerja sama dengan pemangku wilayah guna mereduksi simpul-simpul sampah.
"Pemerintah provinsi tidak bisa bekerja sendiri sehingga seluruh kabupaten/kota kita dorong untuk membuat kesepahamanan bersama (MoU) guna mereduksi simpul-simpul sampah," kata Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Pekalongan, Kamis.
Menurut dia, hal yang perlu didorong dalam pengelolaan sampah adalah menggerakkan kesadaran masyarakat untuk mulai memilih dan memilah sampah dari rumah.
Penyelesaian dari hulu tersebut, kata dia, harus berjenjang mulai rumah tangga, tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW), kemudian desa/kelurahan.
"Kita harus menangani sampah itu dengan komprehensif. Dari mulai hulu hingga hilir itu harus kita selesaikan," katanya.
Pada acara Gerakan Run for Rivers yang dipimpin oleh tiga bersaudara asal Perancis yakni Sam Benchegib, Gary Benchegib, dan Kelly Benchegib di Kota Pekalongan, dia mengatakan bahwa zero sampah merupakan prioritas pemerintah Jawa Tengah.
"Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan Jawa Tengah zero sampah pada 2028," katanya.
Ahmad Luthfi menjelaskan timbunan sampah di Jawa Tengah sudah mencapai sekitar 6,3 juta ton.
Dari jumlah itu, kata dia, baru 30 persen sampah yang dapat diolah sedangkan sisanya belum bisa diolah sehingga pemerintah telah menyiapkan penyelesaian masalah sampah tersebut seperti melalui tempat pengolahan sampah menjadi energi alternatif, sampah sistem aglomerasi meliputi Semarang Raya, Pekalongan Raya, dan Tegal Raya, serta sampah regional di Soloraya dan Magelang Raya.
"Kita harus menangani sampah itu dengan komprehensif. Dari mulai hulu hingga hilir itu harus kita selesaikan," katanya.
Baca juga: Bank Jateng gandeng Polres Pekalongan Kota tingkatkan pengamanan
Pewarta: Kutnadi
Editor:
Heru Suyitno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
