Pemkab Banyumas prioritaskan jaminan sosial untuk kesejahteraan rakyat

Minggu, 22 Februari 2026 16:08 WIB

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono memberi keterangan pers di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (22/2/2026). ANTARA/Sumarwoto

Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memprioritaskan perluasan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan sebagai langkah memperkuat perlindungan bagi pekerja berisiko serta menjamin akses layanan medis bagi warga kurang mampu.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Minggu, mengatakan penguatan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan menjadi fokus yang didorong lewat kolaborasi dengan pelaku usaha, terutama pada sektor pekerjaan dengan tingkat risiko kecelakaan tinggi.

Ia mencontohkan penderes nira kelapa yang memiliki risiko kerja besar kini mulai didaftarkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh perusahaan-perusahaan eksportir gula kelapa.

"Kami kumpulkan perusahaan eksportir gula kelapa. Risiko penderes itu tinggi, sehingga didorong agar mereka didaftarkan ke jaminan sosial ketenagakerjaan," katanya.

Menurut dia, langkah tersebut mulai direspons pelaku usaha dengan menyisihkan sebagian keuntungan untuk membayar iuran perlindungan pekerja binaan mereka.

Ia juga mengaku telah memberi contoh lebih dulu melalui perusahaan yang dikelolanya dengan mendaftarkan pekerja sejak tahun 2018.

"Nilainya relatif terjangkau, tapi perlindungannya penting bagi pekerja berisiko," katanya.

Terkait rencana gotong royong aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja nonformal dan rentan, ia menyebutkan hal itu masih sebatas imbauan dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah daerah.

Menurut dia, perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

"Kami hitung kemampuan anggaran. Untuk tenaga kerja bertahap, tapi arahnya ke sana," katanya.

Sementara pada sektor kesehatan, kata dia, Pemerintah Kabupaten Banyumas tetap memprioritaskan jaminan layanan medis melalui skema Universal Health Coverage (UHC) yang dibiayai anggaran daerah melalui program BPJS Kesehatan.

Ia menegaskan Banyumas tetap mempertahankan status UHC agar warga kurang mampu tetap bisa mengakses layanan rumah sakit tanpa hambatan biaya.

"Untuk kesehatan, kami utamakan. Semua warga ber-KTP Banyumas yang memenuhi kriteria bisa dilayani. Cukup membawa KTP, bisa berobat," katanya.

Menurut dia, anggaran jaminan kesehatan daerah meningkat signifikan dibanding periode sebelumnya sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama.

Bupati mengatakan Pemkab Banyumas akan terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha dan pemangku kepentingan lain agar cakupan perlindungan jaminan sosial, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan, semakin luas dan tepat sasaran.