Sarasehan HPN 2026 di Blora bahas peran pers tangkal disinformasi program Presiden

Rabu, 4 Februari 2026 17:53 WIB

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menggelar sarasehan Hari Pers Nasional (HPN) 2026. (ANTARA/Gunawan.)

Blora (ANTARA) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menggelar sarasehan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dengan mengangkat tema "Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat" dan subtema "Kontribusi Jurnalis dalam Menangkal Disinformasi Program Presiden".

Ketua PWI Kabupaten Blora Heri Purnomo mengatakan sarasehan tersebut menjadi ruang diskusi untuk memperkuat profesionalitas insan pers, sekaligus memperteguh peran pers sebagai penyampai informasi yang akurat dan bertanggung jawab di tengah derasnya arus informasi.

"Bangsa kuat artinya jika pers sehat. Pers yang profesional, beretika, independen, dan bertanggung jawab akan memajukan ekonomi dan membuat bangsa menjadi kuat," ujarnya.

Ia berharap kegiatan itu dapat menjadi momentum untuk membahas berbagai persoalan pers di daerah, sekaligus mencari solusi bersama agar jurnalis semakin berdaya dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

"Harapan kami nanti kita berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan pers yang ada di Blora dan mendapat pencerahan," ujarnya.

Wakapolres Blora Kompol Slamet Riyanto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang selama ini terjalin antara Polri, pemerintah daerah, dan insan pers.

Ia menilai pers memiliki peran penting sebagai kontrol sosial sekaligus pengawal kinerja pemerintahan, selain membantu penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat.

"Kami sangat terbantu, karena pers selain menjadi kontrol sosial, juga kontrol kinerja kami dan pemerintah. Informasi dan edukasi kepada masyarakat bisa sampai berkat bantuan rekan-rekan pers," katanya.

Ia berpesan agar insan pers tetap menjaga kepercayaan publik dengan menyampaikan informasi yang faktual dan berimbang.

"Kepercayaan masyarakat tergantung apa yang kita sampaikan. Tentunya dengan menyampaikan fakta yang seimbang dan fakta yang sebenarnya," ujarnya.

Ketua DPRD Blora Mustofa mengatakan hubungan kerja sama antara DPRD, pemerintah daerah, dan wartawan di daerah itu selama ini terjalin harmonis, termasuk dalam mendukung fungsi pers sebagai kontrol sosial.

Ia menyebut anggaran kerja sama dengan wartawan tidak terkena pemangkasan meskipun pemerintah melakukan efisiensi anggaran.

"Walaupun di tengah efisiensi anggaran, tidak ada satu pun yang dipotong. Bahkan nanti kita tambah," katanya.

Mustofa menilai pemberitaan media dapat mendorong percepatan penyelesaian persoalan publik, termasuk infrastruktur jalan dan evaluasi program pemerintah.

"Ketika ada jalan jelek diviralkan, biar dianggarkan. Begitu viral secara nasional, langsung dianggarkan pemerintah pusat," ujarnya.

Sementara itu, Sekda Blora Komang Gede Irawadi mengatakan Pemkab Blora terus memperkuat transformasi layanan informasi publik dengan membangun sistem terintegrasi di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Menurut dia, pemerintah daerah tidak hanya bekerja di balik meja, melainkan bergerak dalam ekosistem digital untuk merespons isu dan keluhan masyarakat secara cepat.

"Seluruh admin media sosial, pengelola website, dan PPID di tiap OPD kini berada dalam satu komando di Dinas Kominfo. Tidak ada lagi OPD yang berjalan sendiri-sendiri dalam merespons isu," katanya.

Ia mengajak media menjaga ruang digital tetap sehat dan kondusif serta menjadi jangkar kebenaran dalam menangkal hoaks.

"Pers harus menjadi jangkar kebenaran. Mari membangun Blora dengan narasi positif, dan jadilah kontrol sosial yang konstruktif," ujarnya.

Acara tersebut dilanjutkan dengan diskusi bersama anggota Dewan Pers Mohammad Jazuli yang dimoderatori Abdul Muiz, Wakil Ketua PWI Blora, serta didukung sejumlah sponsor, di antaranya SKK Migas, IOG 4.0, ExxonMobil, Pertamina EP Cepu, Badan Kerja Sama PI Blok Cepu, Pertamina Energi Hulu, Pertamina EP, Bulog, Perhutani, PLN, BPJS Kesehatan, Pupuk Indonesia, Hiswana Migas, Pertamina Foundation, Badan Gizi Nasional, Semen Gresik, PT GMM, Lazismu, Bank Jateng, Polres Blora, DPRD, Pemkab Blora, Blora Patra Energi (BPE), Blora Patragas Hulu (BPH), PDAM Tirta Amerta Blora, FIF Group, TIS Energy, RSUD Blora, Bank Blora Artha, PT BPR BKK, serta pihak lainnya.