Kudus (ANTARA) - Bupati Kudus Sam’ani Intakoris meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, agar dilengkapi kamera pengawas atau CCTV, sebagai upaya menjamin keamanan makanan dan meningkatkan transparansi kegiatan di masing-masing SPPG.
“Dengan adanya kamera CCTV, nantinya dapat dipantau oleh Pemkab, Polres, dan Kodim. Ini wujud pengawasan dan transparansi terkait aktivitas SPPG,” ujarnya saat menghadiri soft launching SPPG Yayasan Berkat Mulia Sentosa di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Sabtu.
Sam'ani menambahkan setiap SPPG atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga wajib memiliki Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bentuk pemenuhan standar kebersihan dan keamanan pangan.
Kehadiran SPPG, lanjut dia, merupakan bagian dari upaya Pemkab Kudus untuk mencapai target 81 dapur MBG yang tersebar di seluruh wilayah.
Sam’ani menekankan pentingnya langkah-langkah preventif agar Kudus terhindar dari kejadian luar biasa (KLB) yang berpotensi muncul dari pelaksanaan program MBG.
"Kemarin kami rapat dengan Forkopimda serta dinas terkait, membahas bagaimana di Kabupaten Kudus ini tidak terjadi KLB. Tentu kuncinya kolaborasi dan kerja sama dengan semua pihak," ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) di setiap dapur MBG.
"Hasil rapat kemarin segera dicermati kemudian ditindaklanjuti. SOP harus terpampang di setiap SPPG dan harus ditaati," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Yayasan Berkat Mulia Sentosa Bambang W.H.E.P. yang juga guru besar Universitas Diponegoro menyampaikan komitmennya menjaga kualitas layanan gizi serta mengajak seluruh pemangku kepentingan turut mengawasi pelaksanaan program.
"Ada tiga hal yang perlu diawasi, pertama terkait sumber saya manusia (SDM) yang harus disiplin, kedua pengawasan saat makanan didistribusikan, dan ketiga saat penerimaan MBG di sekolah," ujarnya.
Baca juga: Puluhan penjamah makanan SPPG di Semarang dilatih pengelolaan dapur higienis
