Purwokerto (ANTARA) - Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Slamet Rosyadi menilai Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy akan memberikan dampak positif bagi perekonomian maupun masyarakat.
"Saya pikir memang penting ya, karena 'kan supaya program-program pembangunan tersinkronisasi, sehingga dampaknya terhadap ekonomi maupun masyarakat akan jauh lebih tinggi dibandingkan kalau misalkan pembangunan itu berjalan parsial seperti selama ini," kata Slamet Rosyadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.
Ia mengharapkan dengan adanya Kebijakan Satu Peta itu, kebijakan yang terkait dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi lebih terpadu dan lebih terintegrasi.
Dengan demikian, kata dia, nantinya dampak yang muncul akan lebih optimal dan lebih tinggi dibandingkan sebelum adanya Kebijakan Satu Peta.
Bahkan dengan adanya Kebijakan Satu Peta, lanjut dia, akan ada efisiensi karena bisa mengurangi beberapa kegiatan yang sama yang biasa dilakukan dalam setiap melaksanakan pembangunan.
"Jadi akan lebih mengurangi anggaran yang tidak perlu dikeluarkan pemerintah," kata Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Unsoed) itu.
Terkait dengan pengembangan KEK, dia mengatakan hal itu nantinya akan memberikan efek berganda yang lebih banyak kepada sektor-sektor lainnya untuk bisa berkontribusi atau bahkan memberikan dampak terhadap sektor lainnya.
Ia pun mencontohkan proyek infrastruktur yang terkoneksi dalam rangka pertumbuhan ekonomi tentu akan berdampak terhadap sektor-sektor lain seperti pariwisata di daerah serta pengembangan UMKM.
"Jadi kebijakannya kalau tersinkronisasi, misalkan pembuatan jalan antarkabupaten itu menjadi lebih baik, ini 'kan juga akan berdampak terhadap sektor ekonomi kecil dan pariwisata," kata Prof Slamet menegaskan.
Pemerintah telah meluncukan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK di Jakarta, Kamis (18/7).
Calon Presiden RI terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menilai One Map Policy membuat perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan PSN dan pengembangan KEK dapat mengacu pada data spasial yang akurat.
“Kebijakan Satu Peta ini diharapkan akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang sehingga proses pembangunan bisa cepat,” kata Prabowo.
Baca juga: Penerapan WFH dan WFO bagi ASN merupakan kebijakan responsif
Berita Terkait
Mantan Bupati Bintoro siap kawal kebijakan Bupati Batang terpilih
Selasa, 10 Desember 2024 15:04 Wib
Partai Golkar Brebes tegaskan komitmen kawal kebijakan Mitha-Wurja
Minggu, 1 Desember 2024 18:07 Wib
Kemenkumham Jateng-Ditjen Imigrasi sosialisasi kebijakan izin tinggal
Senin, 25 November 2024 15:31 Wib
Luthfi: Kebijakan publik bukan sekadar angka tapi sentuh dimensi kemanusiaan
Jumat, 22 November 2024 0:48 Wib
Pengamat kebijakan publik kritik aturan kemasan rokok polos
Kamis, 14 November 2024 21:40 Wib
XL Axiata dorong kebijakan aturan RT/RW Net, OTT, dan Starlink
Kamis, 24 Oktober 2024 14:29 Wib
MPR harap Prabowo-Gibran hadirkan kebijakan dan program pro rakyat
Minggu, 20 Oktober 2024 11:06 Wib
Kemenkumham Jateng gali data lapangan guna analisis kebijakan
Jumat, 11 Oktober 2024 11:35 Wib