Bawaslu : Pilkada Surakarta 2024 bakal minim sengketa

Solo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surakarta memperkirakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta 2024 minim sengketa.

Anggota Bawaslu Kota Surakarta Poppy Kusuma di sela kegiatan optimalisasi pengelolaan media dalam pengawasan Pilkada 2024 di Solo, Jawa Tengah, Rabu, mengatakan bahwa Solo termasuk daerah dengan minim temuan kasus.

Meski demikian, pihaknya tetap mewaspadai berbagai kemungkinan yang terjadi.

"Pada pilkada, kami berkaca pada tahun 2020. Meskipun waktu itu ada calon perseorangan dan sekarang tidak ada, tetapi residu tetap ada," katanya.

Dengan masih adanya bakal pasangan calon perseorangan, menurut dia, potensi kerawanan masih lebih tinggi pada tahun 2020.

"Kalau ini enggak ada, jadi belum terlihat," katanya.

Potensi kerawanan, menurut dia, karena adanya calon perseorangan, lebih pada sentimen perseorangan tersebut. Bahkan, sampai ada laporan pidana pemilihan, seperti pemalsuan surat dukungan.

"Kalau pasangan calon kali ini 'kan nanti gabungan partai politik, jadi enggak ada seperti itu. Jadi, gabungan partai politik itu ya hanya partai politik sendiri atau gabungan parpol yang daftar pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024," katanya.

Selanjutnya, pasangan calon tersebut diteliti oleh KPU. Manakala penelitian itu menyatakan tidak lolos administrasi, kemungkinan di situ ada sengketa.

"Misalnya, bakal pasangan calon tidak ditetapkan sebagai pasangan calon, sengketa pilkada," katanya.

Mengenai indeks kerawanan pilkada pada tahun 2024, dia berharap tidak lebih tinggi ketimbang pada Pemilu 2024.

"Kalau mengacu pada Pemilu 2024 Solo ini masuk kategori sedang. Mudah-mudahan pada pilkada nanti sedang menuju rendah, bukan ke tinggi. Jadi, tidak lebih dari sedang," katanya.

Sementara itu, mengenai kegiatan kali ini pihaknya menghadirkan pihak internal, yaitu pengawas di tingkat kecamatan dan eksternal.

"Acara ini dilakukan beberapa kali, kemarin terkait dengan coklit, mutarlih, penanganan pelanggaran, terkait dengan APK, kampanye, sampai dengan tahapan ini berakhir. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas secara internal," katanya.