Semarang (ANTARA) - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengingatkan bahwa digitalisasi menjadi modal bagi pemerintah daerah dalam memajukan wilayah dan menyejahterakan masyarakat.
"Digitalisasi adalah modal dan fondasi untuk kemajuan, dalam hal kesejahteraan masyarakat," kata Ita, sapaan akrab Hevearita, di sela seminar "Smart City: Semarang Membahas" di Semarang, Kamis.
Menurut dia, saat ini seluruh sektor hampir sudah terkoneksi secara digital, termasuk pendataan penduduk, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun lebih tersistem.
Namun, kata dia, digitalisasi bukanlah suatu proses yang final atau sudah selesai, melainkan harus terus-menerus bergerak dan melakukan pembaruan seiring dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat.
"Digitalisasi tidak bisa sekali selesai, karena sifatnya dinamis bukan statis sehingga diperlukan 'update'. Keberadaan digitalisasi juga menjadi fondasi dan 'support' penting untuk kemajuan ke depan," ujarnya.
Belum lama, kata dia, Kota Semarang meraih penghargaan sebagai kota dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaik se-Indonesia, dan itu tidak lepas dari dukungan program "smart city".
Mengenai seminar itu, Ita berharap, bisa menjadi sarana diskusi dan berbagi informasi antardaerah sehingga bisa saling melengkapi apa-apa layanan masyarakat yang masih kurang.
"Dalam satu kota, tidak mungkin semua hal yang terbaik. Karenanya bisa saling melengkapi. Ini (seminar, red.) jadi sarana 'sharing' antardaerah sehingga dapat saling melengkapi," katanya.
Kota Semarang, kata dia, terus berprogres dan melakukan pembenahan menuju "100 Smart City Indonesia" yang diinisiasi oleh Kemenkominfo, Kemendagri, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kantor Staf Presiden.
Meski tantangan pengembangan "smart city" tidaklah mudah, ia optimistis kerja sama dan kolaborasi semua pihak dapat membangun kota-kota cerdas yang lebih baik dan maju pada masa mendatang.
Dalam kegiatan seminar tersebut, diluncurkan juga aplikasi new-SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) dan new-Sidaksos (Sistem Informasi Data Kesejahteraan Sosial) yang mengoneksikan berbagai data, termasuk data warga miskin.
