Figur penjabat Bupati Jepara diharapkan utamakan masyarakat

Jepara (ANTARA) - Nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah berharap penjabat bupati setempat yang ditunjuk adalah figur pemimpin yang mampu mengayomi dan mengutamakan kepentingan masyarakat, dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok.

"Kami juga berharap figur penjabat Bupati Jepara bersikap netral dalam perpolitikan di Kabupaten Jepara karena keinginan nelayan sebetulnya sangat sederhana," kata Sekretaris HNSI Kabupaten Jepara Fuad Efendi di Jepara, Minggu.

Menurut dia, keinginan nelayan hanya dalam hal pengurusan perizinan selama melaut mendapatkan kemudahan, serta ketika masa paceklik ada perhatian dari pemerintah, khususnya terhadap nelayan kecil.

Untuk itulah, kata dia, dibutuhkan figur penjabat bupati yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik maupun kelompok, karena jika dicampuradukkan masyarakat akan dikorbankan.

Ia juga berharap penjabat bupati nantinya peduli dalam hal jaminan kesehatan para nelayan maupun masyarakat kurang mampu lainnya, mengingat aktivitas kerja nelayan tergolong berisiko tinggi.

Wakil Ketua DPRD Jepara Pratikno juga berharap figur ASN yang ditunjuk sebagai penjabat bupati setempat selain mengutamakan kepentingan masyarakat juga harus mau mendengarkan aspirasi masyarakat, bisa menjalankan tugas dan kewenangannya, bisa mengayomi, dan mampu memberi pembinaan aparatur sipil negara (ASN) yang menjalankan birokrasi di Jepara.

Kaitannya dengan ASN, kata dia, misalnya dalam menempatkan seseorang pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai kapasitas dan kompetensinya.

"Jika dia ahli di bidang pertanian jangan ditempatkan di perikanan, harus sesuai ilmu yang dimiliki saat menempuh pendidikan, agar bisa mengembangkan dan mengeksploitasi ilmunya. Jangan ahli pertanian ditempatkan di perikanan dan ahli pariwisata di bidang pertanian, ini tentu tidak baik," ujarnya.

Menurut dia, rotasi dan penempatan pejabat harus sesuai kebutuhan kepentingan rakyat bukan pribadi atau kelompok, agar setiap OPD berjalan sesuai kapasitas dan kemampuannya.

Figur penjabat bupati setempat nantinya, kata dia, juga harus bisa bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan DPRD Jepara sebagai mitra dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga setiap program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

"Kami juga berharap yang memimpin Jepara selama dua tahun nanti memiliki sikap netral. Kepentingan yang bersifat politis yang tidak ada hubungannya dengan rakyat dikesampingkan. Karena masyarakat saat ini butuh pendampingan untuk pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19," ujarnya.

Penjabat bupati yang ditunjuk dari ASN juga memiliki sumpah jabatan, kata dia lagi, sudah seharusnya bersikap netral agar tugas pemerintahannya bisa dijalankan dengan baik.

"Jika bersikap memihak salah satu kepentingan partai, dipastikan roda pemerintahan juga tidak akan berjalan dengan baik," ujar dia.