Wonosobo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, menonaktifkan sekitar 42.000 peserta bebas iuran (PBI) BPJS Kesehatan di daerah ini karena terdapat ketidaksesuaian pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Wonosobo Harti di Wonosobo, Jumat, mengungkapkan pihaknya masih berupaya untuk mengatasi persoalan tersebut dengan memadukan DTKS yang saat ini masih terdapat 88.557 jiwa.
"Permasalahan data ini bukan perkara sepele, oleh karena itu kami mohon agar ada dukungan serius dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pemerintah kecamatan, hingga para kades agar secepatnya dapat kami uraikan sehingga nantinya tidak lagi muncul persoalan-persoalan serupa," katanya saat menyampaikan laporan penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-12 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Wonosobo.
Kesesuaian data warga, menurut dia, dapat dimulai dengan percepatan rekam e-KTP, karena hingga saat ini problem yang muncul pada DTKS masih seputar nama dan alamat yang berbeda sehingga bantuan berpotensi tidak tepat sasaran.
"Kami berharap agar perangkat daerah terkait bahu-membahu sehingga seluruh warga yang sudah wajib memiliki e-KTP menjalani perekaman," katanya.
Ia menuturkan jajaran Dinsos PMD melalui potensi-potensi yang ada, seperti TKSK dan PKH, terus melakukan sinkronisasi data demi mencapai akurasi sasaran penerima bantuan sosial.
Pada kesempatan tersebut juga menghadirkan sejumlah warga penyandang masalah kesejahteraan sosial, sebagai perwakilan simbolis penerimaan bantuan dari pemerintah, seperti anak yatim, lansia, dan penyandang disabilitas.
Bantuan-bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) mitra TKSK, kepada 75 kelompok penerima manfaat, kemudian 75 paket sembako dari BPJS yang ditujukan kepada para fakir miskin, dan bantuan asistensi penyandang disabilitas berat dari APBD Tahun 2021.
"Bagi penyandang disabilitas berat, sebanyak 380 orang menerima bantuan asistensi sebesar Rp1.400.000, kemudian bagi lansia nonpotensial sebanyak 261 orang menerima bantuan asistensi sebesar Rp1.000.000, dan sebanyak 30 orang lansia potensial diberikan bantuan dana asistensi sebesar Rp1.300.000," katanya.
Menanggapi masih adanya persoalan pada DTKS yang belum sepadan, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat mengaku akan mendorong seluruh perangkat daerah terkait untuk benar-benar membantu.
"Keinginan terwujudnya 'single' data ini juga sama dengan apa yang saat ini tengah diupayakan bersama, yaitu agar dengan e-KTP seluruh kebutuhan kependudukan dapat terpenuhi," katanya.
Ia berharap, ke depan fungsi e-KTP akan semakin luas, termasuk untuk digunakan sebagai ATM maupun kartu tol. Pemkab Wonosobo akan terus berupaya agar problem data terpadu, yang berimbas pada permasalahan penyaluran bantuan dan PBI BPJS ini segera terselesaikan.
