Magelang (ANTARA) - Untuk mengisi kekosongan jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah mulai awal 2021, Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito menunjuk dua pejabat tinggi pratama untuk mengemban pelaksana tugas kepala.
"Sesuai arahan dari Bapak Wali Kota, para pejabat ini dinilai mampu untuk mengemban tugas tambahan sebagai pelaksana tugas. Ini sifatnya sementara, untuk mengisi jabatan yang kosong," kata Sekretaris Daerah Kota Magelang Joko Budiyono di Magelang, Senin.
Mereka, Handini Rahayu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) yang selanjutnya sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Larsita, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk selanjutnya sekaligus Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesra.
Kepala Bappeda sebelumnya, Joko Suparno, pensiun per 1 Januari 2021, sedangkan Asisten Pemerintahan dan Kesra sebelumnya Muji Rochman meninggal dunia pada Desember 2020.
Selain itu, Kepala Bagian Pemerintahan, Tri Yamto Sutrisno, mendapat tambahan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim). Pejabat definitif di posisi itu kosong sejak Agustus 2020 karena pejabat lama Ahmad Ludin Idris pensiun.
Dia berharap, ketiga pejabat yang mendapatkan tugas tambahan tersebut, dapat mengatur waktu dengan baik dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, serta mampu mengoordinasi pelaksanaan tugas dengan baik di dua tempat.
"Semua kegiatan juga diharapkan tetap berjalan dan terselesaikan dan dalam pelaksanaan tugasnya di dua tempat berbeda tetap selalu menjaga amanah," ujarnya dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang.
Terkait dengan kekosongan jabatan staf ahli, ia menyatakan masih menunggu arahan pimpinan. Sebanyak dua jabatan yang kosong tersebut, Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan yang sebelumnya dijabat Sri Retno Murtiningsih dan Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan yang sebelumnya dijabat Aris Nugroho. Mereka pensiun per 1 Januari 2021.
"Jabatan staf ahli nanti, kita masih tunggu petunjuk pimpinan," ujar Joko.
Berita Terkait
Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Jateng, KPK- Sekda Tekankan Integritas ASN
Jumat, 8 November 2024 13:43 Wib
Sekda Jateng ajak pemangku sosialisasi pelestarian satwa langka
Selasa, 5 November 2024 21:21 Wib
Pemkab Demak tunggu petunjuk pusat jalankan program makan gratis
Rabu, 30 Oktober 2024 19:19 Wib
Sekda: Kepemilikan BPR Jepara Artha diambil alih LPS
Selasa, 22 Oktober 2024 12:53 Wib
Sekda Jateng: Tingkatkan sosialisasi hingga RT/RW cegah TPPO
Kamis, 10 Oktober 2024 18:28 Wib
Pemprov Jateng-Jabar kerja sama cegah kerusakan lingkungan
Selasa, 8 Oktober 2024 8:33 Wib
Jateng bakal tambah kuota mudik gratis Lebaran 2025
Senin, 7 Oktober 2024 18:19 Wib
Pj Sekda Semarang dilantik, bantu selesaikan PR
Sabtu, 5 Oktober 2024 5:49 Wib