Pemkab Pekalongan anggarkan bantuan keuangan parpol Rp1,103 miliar

id Pemkab Pekalongan, dana parpol

Pemkab Pekalongan anggarkan bantuan keuangan parpol Rp1,103 miliar

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan Haryanto Nugroho menyerahkan laporan dana bantuan parpol Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Foto: ANTARA/Kutnadi)

Akan tetapi, dana bantuan parpol itu akan dibagikan dua tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp634.287.700 untuk sembilan parpol dan tahap dua Rp469.705.000 untuk tujuh parpol
Pdekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada tahun 2019 menganggarkan bantuan keuangan pada partai politik sebesar Rp1,103 miliar yang akan dibagikan dalam dua tahap.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan Haryanto Nugroho di Pekalongan, Selasa, mengatakan bahwa penggunaan bantuan keuangan parpol tersebut diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat, serta sebagai dana penunjang kegiatan operasional kesekretariatan parpol.

"Akan tetapi, dana bantuan parpol itu akan dibagikan dua tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp634.287.700 untuk sembilan parpol dan tahap dua Rp469.705.000 untuk tujuh parpol," katanya.

Baca juga: Manfaatkan dana bantuan parpol secara bertanggung jawab

Beberapa parpol penerima bantuan tersebut adalah PKB yang memiliki 15 kursi sebesar Rp385.930.800, PDI Perjuangan (11 kursi) sebesar Rp264.874.900, Gerindra (5 kursi) Rp96.537.900, PPP (5 kursi) Rp110.107.900, PAN (4 kursi) Rp125.619.100, Golkar (4 kursi) Rp100.876.200, dan PKS (1 kursi) sebesar Rp43.334.300.

Ia mengatakan penghitungan tahap pertama mengacu pada hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 dan tahap dua mengacu pada Pemilu 2019.

"Adapun laporan terakhir dana bantuan parpol tersebut terserap sebesar Rp1.086.485.300 karena Partai Hanura tidak mengambil atau mencairkan dana tersebut," katanya.

Haryanto mengatakan berdasar peraturan parpol harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan parpol paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Adapun, kata dia, pada 27 Januari 2020, Kesbangpol telah mengirimkan laporan pertanggungjawaban bantuan parpol 2019 ke BPK RI Perwakilan Jawa Tengah.

"Untuk tahapan selanjutnya, akan dilakukan audit oleh BPK pada Pebruari 2020. Kami mendorong parpol penerima bantuan keuangan parpol 2020 segera membuat proposal pengajuan pencairan," katanya.

Baca juga: OTT KPK, Tamzil diupayakan dapat bantuan hukum parpol pengusung
Baca juga: 7 parpol di Kudus perbaiki LPJ bantuan keuangan parpol
Pewarta :
Editor: Sumarwoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar