Pemkab minta desa alihkan rekening Dana Desa ke Bank Jateng

id pemkab pati minta, desa aliran, rekening dana desa, ke bank jateng

Pemkab minta desa alihkan rekening Dana Desa ke Bank  Jateng

Bupati Pati Haryanto. (Foto: Akhlak Nazaruddin Lathif)

Pati (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, meminta pemerintah desa mengalihkan rekening untuk menyimpan dana desa, alokasi dana desa maupun dana lainnya dari rekening lembaga perbankan lain untuk dialihkan ke Bank Jateng demi memudakan koordinasi.

"Sesuai aturan, pemerintah desa tidak boleh membuka dua rekening. Sehingga mulai tahun 2020 dari dana desa, alokasi dana desa masuknya ke rekening Bank Jateng," kata Bupati Pati Haryanto saat sosialisasi pengalihan rekening ke Bank Jateng di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis.

Ia mengatakan untuk penghasilan tetap yang awalnya di Bank Jateng, nantinya akan berpindah ke PT BPR Bank Daerah.

Baca juga: Dana Desa 2020 untuk Pati sebesar Rp430,71 miliar
Baca juga: Pati anggarkan Rp142,5 miliar untuk ADD tahun 2020


"Sebelumnya antara kepala desa dan camat, ingin saling berbagi tugas bahwa pada saat itu ada sejumlah desa yang terlayani di PT BPR Bank Daerah, kemudian disepakati tujuh kecamatan, " ujarnya.

Kebijakan terbaru, kata dia, untuk menindaklanjuti bahwa apabila ada bantuan yang hendak diserahkan ke desa, pihak kementerian tahunnya disimpan di Bank Jateng.

Untuk itu, kata dia, diatur karena desa tidak boleh membuka dua rekening.

Bupati mengimbau pemerintah desa agar dapat mengelola keuangan dengan baik serta tidak lupa melibatkan pihak terkait seperti perangkan desa, BPD, tokoh masyarakat dan lainnya.

Sementara itu, Direktur Bank Jateng Cabang Pati Isnu Widyantoro mengungkapkan bahwa hal itu dilakukan sebagai bentuk pembagian peran maupun tanggung jawab antara Bank Jateng dan PT Bank Daerah Pati.

Pasalnya, kata dia, mengelola DD, ADD dan yang lain ini memang cukup berat, lantaran alokasi DD maupun ADD nilainya tergolong besar.

"Tentunya membutuhkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang baik, " ujarnya.

Dana desa dan ADD, lanjutnya, akan menjadi tanggung jawab Bank Jateng, sedangkan untuk Siltap akan menjadi tanggung jawab bank daerah.

"Bagi pemerintah desa yang punya simpanan masih tetap jalan. Namun kalau mau ambil lagi langsung ke bank daerah. Kami berbagi peran. Dan apabila nanti bank daerah kurang uang bisa datang ke Bank Jateng," ujarnya. 

Baca juga: Enam desa di Kudus belum cairkan Dana Desa tahap ketiga
Baca juga: Naik Rp9 miliar, dana desa di Temanggung 2020 capai Rp250,7 miliar
Pewarta :
Editor: Antarajateng
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar