Ansor deklarasikan lawan hoaks

Sabtu, 12 Mei 2018 20:08 WIB

Sejumlah pelajar membawa poster saat kegiatan deklarasi anti hoax di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (18/3). Deklarasi anti hoaks yang digagas Polda Jateng bersama pelajar Semarang tersebut antara lain menyatakan akan berperan aktif mencegah penyebaran hoaks atau berita bohong yang dapat menimbulkan permusuhan dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/tom/18.

Semarang (Antaranews Jateng) - Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah mendeklarasikan diri mendukung penegakan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam melawan penyebaran berita bohong atau hoaks guna menjaga keutuhan NKRI.

Deklarasi diikuti kader GP Ansor dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah usai mengikuti seminar Teknologi Informasi Sebagai Sarana Jitu Gerakan Islam Ramah, di Aula Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) di Semarang, Sabtu.

Seminar diisi oleh Wakil Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor Mujiburrahman, Kepala Bidang E-Goverment Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jateng Agung Hikmati, dan Ketua Masyarakat Antihoaks Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho.

Seminar dibuka oleh Sekretaris PWNU Jawa Tengah, Kiai Haji Arjak Imroni, Ketua Ketua Dewan Pelaksana Pengelola MAJT, KH Noor Achmad dan Kasubdit III Sosial Budaya, Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Jateng, AKBP Bambang Purwadi.

KH Arjak Imroni mengatakan bahwa pergaulan global dihubungkan teknologi sehingga layaknya sebuah desa global satu sama lain terkoneksi dan teknologi informasi telah menjadi urat nadi masyarakat modern.

"Kami berharap dari seminar dan pelatihan ini ada tindak lanjutnya sehingga kader-kader NU mewarnai pergaulan global," katanya.

Noor menambahkan, berita-berita moderat harus lebih banyak diproduksi oleh kader NU, dan informasi Islam moderat harus lebih banyak disuarakan.

Dirintelkam Polda Jateng AKBP Bambang Purwadi Bambang Purwadi mengungkapkan, dari teknologi lahir banyak pekerjaan baru bagi anak-anak muda dan hal itu menjadi bagian dari dampak positif yang perlu didorong, sedangkan dampak negatif seperti hoaks harus ditekan.

"Kepolisian secara berkala mengawasi ujaran kebencian, hoaks dan informasi yang menghasut. Kita dukung acara ini agar Jateng bebas hoaks. Kita gunakan teknologi dengan bijak," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Mafindo Septiaji Eko Nugroho mengatakan, perlawanan terhadap hoaks dimulai dari keluarga karena keluarga mempunyai peran besar sebagai institusi terkecil dan inti masyarakat sehingga tradisi melawan hoaks harus dibiasakan.

"Keluarga sebagai garda terdepan memerangi hoaks. Mafindo saat ini sedang membangun sistem melawan hoaks yang disinergikan dengan isu antikorupsi dan antiradikalisme, keluarga sebagai basis, orang tua punya tanggung jawab memastikan anak bebas dari hoaks," katanya.

Menurut Septiaji, karakteristik masyarakat menyukai berita bombastis dan bohong karena tipe berita itu lebih cepat viral.

Hal itu, kata dia, dimanfaatkan produsen hoaks meraih pembaca dan di sisi lain, hoaks juga memanfaatkan emosi pembaca sehingga larut di dalamnya.

Tak terkecuali penduduk dengan latar pendidikan yang tinggi dan pada sisi media, banyak pemiliknya terlibat dalam oligarki sehingga menggunakan media sebagai saluran politik praktis yang sebetulnya media harus menjaga independensi dari partai politik.

"Hoaks ini harus dilawan bersama. Kader NU yang waras saat ini tidak lagi saatnya mengalah dan diem, harus bergerak. Ojo ngalah," ujarnya.

Wakil Ketua PP GP Ansor Mujiburrahman berpendapat, dalam era media sosial ini perlu ada solusi agar tradisi keilmuan pesantren tetap lestari dengan sanad yang tersambung tapi juga merangkul teknologi.

"Kami juga tengah menyiapkan website agar bisa mewarnai wacana keislaman," kata dia.