Semarang (ANTARA) - Pakar kebijakan publik Universitas Diponegoro Semarang Bangkit Aditya Wiryawan menilai kinerja Pemerintah Kota Semarang selama setahun terakhir menunjukkan tren positif, terutama dari sisi ekonomi makro. 

"Kebijakan dan langkah-langkah pemerintah itu positif," katanya, di Semarang, Rabu, merefleksikan setahun pemerintahan Wali Kota Agustina Wilujeng Pramestuti dan Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin.

Berdasarkan data terakhir yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,3 persen, sedangkan Kota Semarang mampu mencatatkan pertumbuhan sekitar 5,37 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional

"Jadi saya menganggap kontribusi Pemkot Semarang untuk mempertahankan laju pertumbuhan itu cukup baik. Selama setahun terakhir stabilitas makro bisa terjaga," katanya.

Ia juga menilai stabilitas tersebut berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di Kota Semarang meski laju penurunannya belum secepat daerah lain.

"Secara umum saya melihat tren positif ini sebagai satu hal yang bisa diapresiasi," kata dosen Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip itu.

Menurut dia, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah respons cepat Pemkot Semarang dalam menangani persoalan infrastruktur, terutama perbaikan jalan yang masif dilakukan dalam setahun terakhir. 

Program bantuan operasional RT cukup jenius  mendorong belanja masyarakat, sehingga roda ekonomi tetap berputar, tetapi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi tetap berasal dari peran aktif masyarakat.

Kemudian, program transportasi publik gratis seperti feeder dan BRT merupakan kebijakan yang sangat membantu masyarakat, terutama pelajar dan kelompok rentan.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemerataan pembangunan dan ketimpangan ekonomi di Kota Semarang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang perlu mendapatkan perhatian.

Dalam hal pemerataan pembangunan, ia menilai infrastruktur di wilayah pusat kota relatif lebih baik dibandingkan daerah pinggiran dan perbatasan.

"Kondisi ini berpotensi memperlebar ketimpangan apabila tidak segera diatasi," katanya.

Ke depan, kata dia, tantangan besar Pemkot Semarang masih berkutat pada persoalan rob di wilayah utara sehingga perlu langkah-langkah inovatif serta sinergi dengan proyek-proyek besar, seperti pembangunan tanggul laut.

Selain infrastruktur, ia juga menekankan pentingnya intervensi pemerintah kota dalam mengurangi ketimpangan penduduk.

"Mungkin kemiskinan bukan masalah utama di Semarang, tapi ketimpangannya. Diharapkan muncul inovasi-inovasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan yang benar-benar berhasil," pungkas Bangkit.