Semarang (ANTARA) - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar pengembangan industri tidak sampai menggeser atau menggusur lahan pertanian.
"Industri berkembang, tapi harus komitmen jangan sampai merusak alam," kata anggota Komisi VII DPR Yoyok Riyo Sudibyo, di Semarang, Jumat.
Hal itu disampaikannya di sela kunjungan kerja reses rombongan Komisi VII DPR RI untuk bertemu dan berdiskusi dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Sebagai legislator di Daerah Pemilihan Jateng X meliputi Pekalongan Raya, ia mengatakan bahwa masyarakat perlu disiapkan untuk menghadapi industrialisasi dalam 5-10 tahun mendatang.
"Bagaimana Jateng 5-10 tahun mendatang, kami titip menyiapkan masyarakat menghadapi industrialisasi yang ada. Petani, peternak, pekebun agar tidak tersingkir," kata mantan Bupati Batang itu.
Yoyok juga meminta Pemprov Jateng memaksimalkan peran BPD Jateng dengan membuka gerai di setiap pasar tradisional untuk mengusir rentenir yang merugikan pedagang.
Samuel Wattimena, anggota Komisi VII DPR dari Dapil Jateng I, menyoroti pengembangan industri kreatif yang selama ini masih terkesan berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang baik di antara mitra kerja.
Namun, ia mengapresiasi bahwa Jateng saat ini sudah memiliki OPD sendiri, yakni Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) sehingga pusat memiliki akses yang kuat di daerah.
"Sebelumnya, pusat punya perencanaan berbeda, daerah memiliki konsep kerja sendiri. Dengan adanya Disbudparekraf, bisa kerja sama, melihat visi secara komprehensif," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengakui bahwa selama ini masyarakat, terutama orang tua masih lekat memegang stigma bahwa tidak menginginkan anaknya kelak menjadi petani.
"Saya anak petani. Orang tua saya juga begitu. Karena itu tadi, petani tidak adanya yang menginginkan anaknya bertani. Dan itu menggejala di semua tempat. Akibatnga, lulus SMA langsung kerja, (lulus, red ) SMP kerja," katanya.
Untuk itu, kata dia, Pemprov Jateng memiliki program petani milenial yang didorong menggunakan konsep smart farming (drone, irigasi presisi) dan pelatihan agribisnis melalui Kartu Zilenial Jateng untuk meningkatkan produktivitas.
"Petani milenial ini adanya di kecamatan. Ekonomi kreatif muncul dari program petani milenial. Kami connect-kan petani milenial dengan kegiatan-kegiatan di kecamatan," katanya.
Luthfi sebelumnya juga telah menegaskan komitmennya untuk mempertahankan 1,5 juta hektare lahan pertanian, khususnya yang berstatus Lahan Sawah Dilindungi (LSD), guna mencapai swasembada pangan 2026.
Ia memastikan tidak akan mentolerir alih fungsi lahan sawah yang sudah berstatus LSD, termasuk untuk kepentingan pembangunan kawasan tertentu.
Kunjungan reses rombongan Komisi VII DPR itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, dan turut dihadiri Evita Nursanti (Wakil ketua), Chusnunia Chalim (Wakil ketua), dan Andhika Satya.
Baca juga: Polrestabes Semarang membentuk satuan pemberantasan perdagangan orang