Temanggung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung, Jawa Tengah, saat ini menghadapi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi persyaratan, khususnya dalam kepemilikan sertifikat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
"Oleh karena itu saya sampaikan kepemilikan sertifikat pengadaan barang/jasa maupun sertifikat PPK akan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengembangan karier aparatur tahun 2027," kata Bupati Temanggung Agus Setyawan di Temanggung, Jumat.
Ia menyampaikan hal tersebut pada pelantikan jabatan pimpinan tertinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas di lingkungan Pemkab Temanggung.
Sehubungan dengan hal tersebut, lanjutnya, pada tahun 2026 pihaknya meminta kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung dan mendorong pegawainya agar mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi di bidang pengadaan barang/jasa serta sertifikasi PPK.
"Saya berharap para pejabat yang hari ini menerima amanah baru dapat bergerak cepat, bekerja secara adaptif, memahami karakteristik wilayah dan tugasnya, membangun sinergi lintas sektor, serta menciptakan ekosistem birokrasi yang sehat, terbuka, dan kolaboratif," katanya.
Menurut dia, jangan ragu untuk turun ke lapangan, hadir di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta menyerap kebutuhan masyarakat secara langsung.
Ia mengatakan bekerjalah tidak hanya berdasarkan rutinitas, tetapi dengan kepekaan, empati, dan orientasi pada solusi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Temanggung.
"Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada pejabat yang telah dilantik. Dan saya berpesan agar segera menempatkan diri pada tempat dan jabatan baru masing-masing, agar kegiatan tahun 2026 segera terlaksana dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," katanya.
Ia berharap setiap jabatan yang diemban menjadi jalan pengabdian, setiap kebijakan menjadi sumber kebaikan, dan setiap pelayanan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk masyarakat.