Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jateng mengajak masyarakat terus menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penyebaran demam berdarah dengue (DBD) karena penyakit disebabkan gigitan nyamuk Aedes Aegypti tersebut, tidak bergantung lagi kondisi tertentu, seperti musim kemarau atau hujan.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Juanedi Wibawa di Pekalongan, Senin, mengatakan pihaknya secara intensif terus menyosialisasi bahaya DBD kepada masyarakat melalui petugas kelurahan dan puskesmas.
"Fenomena DBD yang dulunya muncul dan meningkat pada waktu-waktu tertentu, namun kini penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes Aegypti ini tidak tergantung dari kondisi tersebut. Apalagi daerah ini, sumber airnya kurang lancar sehingga berpotensi mudah adanya wabah DBD pada waktu kapan saja," katanya.
Ia mengatakan penyakit DBD bisa dicegah dengan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, seperti menguras bak mandi minimal dua kali seminggu, menutup tempat penampungan air, mendaur ulang barang bekas, dan memantau jentik nyamuk.
Dia mengatakan penyebab DBD karena faktor lingkungan yang kurang bersih sehingga memberikan kemudahan nyamuk berkembang biak.
"Oleh karena itu, setelah diberikan sosialisasi ini, semua lapisan masyarakat di wilayahnya masing-masing, bahwa penyakit DBD bisa dicegah dengan pengelolaan lingkungan yang lebih baik," katanya.
Juanedi Wibowo mengatakan saat ini perlu memutus anggapan pada masyarakat bahwa salah satu penanggulangan DBD dengan pengasapan menggunakan bahan insektisida untuk membunuh nyamuk, khususnya pembawa (vektor) penyakit itu.
Tindakan penanggulangan DBD dengan pengasapan, kata dia, hanya membunuh nyamuk dewasa tetapi untuk larva, telur, atau jentik nyamuk masih bisa berkembang menjadi nyamuk dewasa.
Dia menjelaskan salah satu terapi terbaru dari pencegahan DBD, di mana apabila orang tersebut terkena pada level demam berdarah (DB) saja saat ini sudah ada vaksin DBD.
Hanya saja, kata dia, vaksin tersebut belum ada izin resmi penggunaan dari Kementerian Kesehatan yang diberikan pada masa-masa tertentu.
"Yang menjadi permasalahan sampai sekarang belum spesifik, vaksin DBD itu digunakan untuk masyarakat Indonesia karena begitu cepatnya virus itu berkembang biak dan melakukan mutasi, sehingga hal inilah yang menjadi keterbatasan mengapa vaksin tersebut belum bisa dilegalkan untuk pencegahan seperti pada masa pandemi COVID-19," katanya.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Juanedi Wibawa di Pekalongan, Senin, mengatakan pihaknya secara intensif terus menyosialisasi bahaya DBD kepada masyarakat melalui petugas kelurahan dan puskesmas.
"Fenomena DBD yang dulunya muncul dan meningkat pada waktu-waktu tertentu, namun kini penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes Aegypti ini tidak tergantung dari kondisi tersebut. Apalagi daerah ini, sumber airnya kurang lancar sehingga berpotensi mudah adanya wabah DBD pada waktu kapan saja," katanya.
Ia mengatakan penyakit DBD bisa dicegah dengan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, seperti menguras bak mandi minimal dua kali seminggu, menutup tempat penampungan air, mendaur ulang barang bekas, dan memantau jentik nyamuk.
Dia mengatakan penyebab DBD karena faktor lingkungan yang kurang bersih sehingga memberikan kemudahan nyamuk berkembang biak.
"Oleh karena itu, setelah diberikan sosialisasi ini, semua lapisan masyarakat di wilayahnya masing-masing, bahwa penyakit DBD bisa dicegah dengan pengelolaan lingkungan yang lebih baik," katanya.
Juanedi Wibowo mengatakan saat ini perlu memutus anggapan pada masyarakat bahwa salah satu penanggulangan DBD dengan pengasapan menggunakan bahan insektisida untuk membunuh nyamuk, khususnya pembawa (vektor) penyakit itu.
Tindakan penanggulangan DBD dengan pengasapan, kata dia, hanya membunuh nyamuk dewasa tetapi untuk larva, telur, atau jentik nyamuk masih bisa berkembang menjadi nyamuk dewasa.
Dia menjelaskan salah satu terapi terbaru dari pencegahan DBD, di mana apabila orang tersebut terkena pada level demam berdarah (DB) saja saat ini sudah ada vaksin DBD.
Hanya saja, kata dia, vaksin tersebut belum ada izin resmi penggunaan dari Kementerian Kesehatan yang diberikan pada masa-masa tertentu.
"Yang menjadi permasalahan sampai sekarang belum spesifik, vaksin DBD itu digunakan untuk masyarakat Indonesia karena begitu cepatnya virus itu berkembang biak dan melakukan mutasi, sehingga hal inilah yang menjadi keterbatasan mengapa vaksin tersebut belum bisa dilegalkan untuk pencegahan seperti pada masa pandemi COVID-19," katanya.