Semarang (ANTARA) - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengajak kalangan humas perusahaan swasta untuk ikut membantu mencegah polarisasi menjelang Pemilihan Umum 2024.
"Kami mengajak juga perusahaan swasta untuk menjaga kondusivitas selama pemilu. Misalnya, kalau di ASN (aparatur sipil negara) berlaku netralitas ASN," katanya saat Konvensi Humas Indonesia 2023 di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu.
Menurut dia, netralitas ASN tersebut dimaksudkan untuk menjaga situasi kondusif dan mengurangi potensi polarisasi di antara kalangan ASN yang dikhawatirkan terjadi menjelang hajatan pesta akbar demokrasi.
"Nge-like saja dilarang. Tidak boleh ada kampanye di medsos (media sosial) kandidat, kemudian kami kasih (tanda) jempol. Dilarang. Tujuannya apa? Sebetulnya menjaga kondusivitas dan mengurangi potensi polarisasi," katanya.
Usman yang juga Penasihat Perhumas berharap kalangan perusahaan swasta bisa memberikan kebijakan serupa dengan caranya masing-masing menjelang Pemilu 2024, terutama dengan mengoptimalkan peran humas yang mereka miliki.
"Saya kira dengan cara masing-masing, melalui humas-humas di seluruh di Indonesia di perusahaan swasta, bagaimana bisa menciptakan hal tersebut dengan etika yang diatur masing-masing karena pemerintah tidak bisa campur tangan," katanya.
Yang jelas, kata Usman, semangatnya adalah untuk mencegah potensi polarisasi di kalangan pekerja perusahaan agar jangan sampai kemudian satu kantor berantem hanya gara-gara beda pilihan politik.
"Ini yang barangkali perlu juga diterapkan di swasta. Tentu kita punya preferensi masing-masing, ASN juga kan boleh memilih. Tapi, bagaimana pilihan itu tidak kemudian terlalu diobral di ruang publik sehingga memunculkan polarisasi, terutama dengan mereka yang berbeda pilihan," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) Boy Kelana Soebroto mengajak seluruh humas untuk bisa menyuarakan hal-hal baik tentang Indonesia.
"Menjelang pemilu yang merupakan pesta demokrasi bersama, Perhumas sebagai asosiasi profesi humas mengajak seluruh humas untuk bisa menyuarakan hal-hal baik tentang Indonesia," katanya.
Apalagi, Perhumas memiliki gerakan "Indonesia Bicara Baik" yang diluncurkan sejak 2015 hingga sekarang ini masih menjadi kampanye Perhumas untuk bisa menggelorakan hal-hal baik tentang Indonesia.
"Sehingga narasi bisa menjadi positif, menyejukkan, dan berimbang bagi masyarakat luas. Banyak kegiatan Perhumas untuk bisa menyelaraskan kampanye #IndonesiaBicaraBaik," pungkasnya.
"Kami mengajak juga perusahaan swasta untuk menjaga kondusivitas selama pemilu. Misalnya, kalau di ASN (aparatur sipil negara) berlaku netralitas ASN," katanya saat Konvensi Humas Indonesia 2023 di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu.
Menurut dia, netralitas ASN tersebut dimaksudkan untuk menjaga situasi kondusif dan mengurangi potensi polarisasi di antara kalangan ASN yang dikhawatirkan terjadi menjelang hajatan pesta akbar demokrasi.
"Nge-like saja dilarang. Tidak boleh ada kampanye di medsos (media sosial) kandidat, kemudian kami kasih (tanda) jempol. Dilarang. Tujuannya apa? Sebetulnya menjaga kondusivitas dan mengurangi potensi polarisasi," katanya.
Usman yang juga Penasihat Perhumas berharap kalangan perusahaan swasta bisa memberikan kebijakan serupa dengan caranya masing-masing menjelang Pemilu 2024, terutama dengan mengoptimalkan peran humas yang mereka miliki.
"Saya kira dengan cara masing-masing, melalui humas-humas di seluruh di Indonesia di perusahaan swasta, bagaimana bisa menciptakan hal tersebut dengan etika yang diatur masing-masing karena pemerintah tidak bisa campur tangan," katanya.
Yang jelas, kata Usman, semangatnya adalah untuk mencegah potensi polarisasi di kalangan pekerja perusahaan agar jangan sampai kemudian satu kantor berantem hanya gara-gara beda pilihan politik.
"Ini yang barangkali perlu juga diterapkan di swasta. Tentu kita punya preferensi masing-masing, ASN juga kan boleh memilih. Tapi, bagaimana pilihan itu tidak kemudian terlalu diobral di ruang publik sehingga memunculkan polarisasi, terutama dengan mereka yang berbeda pilihan," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) Boy Kelana Soebroto mengajak seluruh humas untuk bisa menyuarakan hal-hal baik tentang Indonesia.
"Menjelang pemilu yang merupakan pesta demokrasi bersama, Perhumas sebagai asosiasi profesi humas mengajak seluruh humas untuk bisa menyuarakan hal-hal baik tentang Indonesia," katanya.
Apalagi, Perhumas memiliki gerakan "Indonesia Bicara Baik" yang diluncurkan sejak 2015 hingga sekarang ini masih menjadi kampanye Perhumas untuk bisa menggelorakan hal-hal baik tentang Indonesia.
"Sehingga narasi bisa menjadi positif, menyejukkan, dan berimbang bagi masyarakat luas. Banyak kegiatan Perhumas untuk bisa menyelaraskan kampanye #IndonesiaBicaraBaik," pungkasnya.