Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah membuka kanal aduan dan konsultasi terkait dengan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2023.
“Posko aduan dan konsultasi THR ini aktif mulai 3 April hingga 13 Mei 2023,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng Sakina Rosellasari di Semarang, Senin.
Ia menjelaskan layanan Posko THR yang dapat dijangkau melalui berbagai media itu dibentuk sesuai arahan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) berdasar Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023, yang salah satu poin pentingnya adalah pemberian THR tidak boleh dicicil.
Bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi bisa menghubungi 081222249500 via pesan singkat atau telepon, sedangkan untuk layanan aduan bisa menghubungi 081328451596 atau bisa datang ke kantor Disnaker provinsi, kabupaten/kota, atau bisa juga via kanal LaporGub.
"Pada ketentuan SE 2023 tidak ada yang namanya dicicil, baik pekerja waktu tertentu atau waktu tidak tertentu itu diberikan. Batasannya paling tidak tujuh hari sebelum hari raya, kalau kita Lebaran 22 April 2023, maka tanggal 15 April 2023 semua pekerja wajib sudah diberikan THR," ujarnya.
Berdasar peraturan pekerja yang minimal bekerja satu bulan terus menerus, tapi masa kerja kurang dari 12 bulan berhak mendapat THR proporsional. Adapun perhitungannya adalah masa kerja dibagi 12 dikalikan satu bulan upah. Sedangkan mereka yang bekerja 12 bulan secara terus menerus, diberikan THR sebesar satu bulan upah.
Ia menyebut ada sanksi menanti jika pengusaha tidak memberikan hak pekerja sesuai peraturan terkait pemberian THR.
Artinya, jika melebihi 15 April 2023 pengusaha tidak memberikan hak pekerja, maka Disnakertrans Jateng akan menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan, yang tersebar di enam Satuan Pengawas Ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti.
Sakina mengungkapkan data Disnakertrans Jateng tercatat pada 2022 ada 211 aduan yang masuk ke Posko THR.
Dari jumlah tersebut telah diselesaikan dengan rincian, sebanyak 113 aduan perusahaan kemudian membayarkan THR, sebanyak enam aduan dicabut, sebanyak 76 perusahaan dijatuhi nota pemeriksaan.
Ada juga empat aduan yang tidak jelas alamat perusahaan dan 23 lainnya pengadu tidak berhak atas THR.
"Hingga 3 April 2023 sudah ada empat pekerja yang sifatnya berkonsultasi. Adapula yang kami mitigasi karena ada kemungkinan THR mau dicicil, maturnuwun para pekerja, yang sudah memberikan informasi. Ini bagian dari tugas kami untuk mitigasi dan turun ke lapangan bersama pengawas tenaga kerja," katanya.
Ia berharap setiap pemberi kerja membayarkan hak pekerja sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.
Baca juga: Pemkab Kudus alokasikan Rp36,4 miliar untuk THR ASN-PPPK