Temanggung (ANTARA) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menanyakan laporan realisasi capaian kinerja pemerintah kabupaten setempat dalam penanganan pandemi COVID-19 pada tahun 2021.
"Mengapa tidak ada laporan realisasi capaian kinerja penanganan pandemi COVID-19 dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Temanggung Tahun 2021?" tanya juru bicara FPKB DPRD Kabupaten Temanggung Dedy Haryadi di Temanggung, Rabu.
Ia menyampaikan hal tersebut pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung dengan agenda membahas surat Bupati Temanggung perihal permohonan pembahasan laporan pertanggungjawaban Bupati Temanggung pada tahun 2021.
Dedy menuturkan bahwa penanganan penyebaran dan pencegahan COVID-19 di daerah ini menjadi salah satu program prioritas kinerja pemkab setempat pada tahun 2021. Akan tetapi, tidak ada laporan tertulisnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Temanggung melalui juru bicaranya Chakiem Harmoko menanyakan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha.
"Berkaitan dengan BUMD Aneka Usaha tentang malamanajemen perusahaan sudah sampai tahap apa penanganannya?" katanya.
Berkaitan dengan audit investigasi, menurut dia, jika memang sudah dilakukan agar disampaikan ke publik sehingga masyarakat bisa mengerti dan paham apa yang telah ditempuh oleh pemkab setempat dalam penanganan BUMD Aneka Usaha.
"Seharusnya ada pemberitaan kepada masyarakat bagaimana pemerintah menangani permasalahan yang saat ini sedang terjadi di tubuh Aneka Usaha," katanya.
Chakiem menuturkan bahwa program bisnis yang sudah tidak berjalan sebaiknya menggantinya dengan yang lebih berinovasi sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal.
Ia berharap jangan ada indikasi permainan politik dalam hal perekrutan sumber daya manusia (SDM) di semua sektor BUMD sehingga perusahaan ini bisa berjalan secara profesional dan menghasilkan dividen secara maksimal.
Ketika mengajukan permohonan pembahasan LKPJ, Bupati Temanggung M. Al Khadziq mengatakan bahwa pihaknya belum bisa menyampaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021.
Ia menyebutkan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung selama tahun 2021, antara lain capaian kinerja makro, indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai indikator komposit yang menggambarkan keterkaitan indikator pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat di daerah ini sebesar 69,88 persen.
"Jika dibandingkan dengan tahun 2020, angkanya mengalami peningkatan 0,31 persen sehingga masuk dalam kategori sedang," katanya.
Khadziq menjelaskan komponen pendukung IPM, antara lain angka harapan hidup mencapai 75,64 tahun, angka harapan sekolah 12,32 tahun, rata-tata sekolah 7,24 tahun, pengeluaran riil perkapita sebesar Rp9.048.000, dan angka kemiskinan 10,7 persen. ***2***
"Mengapa tidak ada laporan realisasi capaian kinerja penanganan pandemi COVID-19 dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Temanggung Tahun 2021?" tanya juru bicara FPKB DPRD Kabupaten Temanggung Dedy Haryadi di Temanggung, Rabu.
Ia menyampaikan hal tersebut pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung dengan agenda membahas surat Bupati Temanggung perihal permohonan pembahasan laporan pertanggungjawaban Bupati Temanggung pada tahun 2021.
Dedy menuturkan bahwa penanganan penyebaran dan pencegahan COVID-19 di daerah ini menjadi salah satu program prioritas kinerja pemkab setempat pada tahun 2021. Akan tetapi, tidak ada laporan tertulisnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Temanggung melalui juru bicaranya Chakiem Harmoko menanyakan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha.
"Berkaitan dengan BUMD Aneka Usaha tentang malamanajemen perusahaan sudah sampai tahap apa penanganannya?" katanya.
Berkaitan dengan audit investigasi, menurut dia, jika memang sudah dilakukan agar disampaikan ke publik sehingga masyarakat bisa mengerti dan paham apa yang telah ditempuh oleh pemkab setempat dalam penanganan BUMD Aneka Usaha.
"Seharusnya ada pemberitaan kepada masyarakat bagaimana pemerintah menangani permasalahan yang saat ini sedang terjadi di tubuh Aneka Usaha," katanya.
Chakiem menuturkan bahwa program bisnis yang sudah tidak berjalan sebaiknya menggantinya dengan yang lebih berinovasi sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal.
Ia berharap jangan ada indikasi permainan politik dalam hal perekrutan sumber daya manusia (SDM) di semua sektor BUMD sehingga perusahaan ini bisa berjalan secara profesional dan menghasilkan dividen secara maksimal.
Ketika mengajukan permohonan pembahasan LKPJ, Bupati Temanggung M. Al Khadziq mengatakan bahwa pihaknya belum bisa menyampaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021.
Ia menyebutkan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung selama tahun 2021, antara lain capaian kinerja makro, indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai indikator komposit yang menggambarkan keterkaitan indikator pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat di daerah ini sebesar 69,88 persen.
"Jika dibandingkan dengan tahun 2020, angkanya mengalami peningkatan 0,31 persen sehingga masuk dalam kategori sedang," katanya.
Khadziq menjelaskan komponen pendukung IPM, antara lain angka harapan hidup mencapai 75,64 tahun, angka harapan sekolah 12,32 tahun, rata-tata sekolah 7,24 tahun, pengeluaran riil perkapita sebesar Rp9.048.000, dan angka kemiskinan 10,7 persen. ***2***