Semarang (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kasus stunting, kekurangan gizi kronis yang menyebabkan gangguan pertumbuhan sehingga tubuh anak menjadi tengkes, di wilayahnya pada tahun 2021.
"Menurut data riset itu, stunting di Jateng turun menjadi 19,9 persen atau telah berhasil melampaui target SDGs (Suistainable Development Goals), di mana dalam SDGs ditargetkan angka stunting harus di bawah 20 persen tahun 2030," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo di Semarang, Jumat.
Yulianto menyebutkan bahwa menurut data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) angka kasus stunting di Jawa Tengah pada 2021 sudah turun menjadi 20 persen dari 27 persen pada tahun sebelumnya.
Baca juga: BKKBN apresiasi Boyolali miliki angka kekerdilan terendah di Jateng
Baca juga: Pemkot Magelang gerakkan masyarakat tekan angka kekerdilan
"Itu data SSGI yang sumbernya dari program, sementara kami punya data sendiri berupa laporan riset yang jumlahnya lebih kecil dari itu," katanya.
Yulianto menjelaskan bahwa angka kasus stunting di Jawa Tengah yang mencapai 37 persen pada 2013 berhasil diturunkan menjadi 31 persen pada 2018.
"Pada 2021 ini, menurut data riset itu stunting di Jateng turun menjadi 19,9 persen. Jadi penurunannya cukup bagus," katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi semua yang berperan dalam upaya penurunan angka kasus stunting di Jawa Tengah.
"Kalau dari data itu kita berhasil menurunkan angka stunting, tapi tentu tidak boleh berpuas diri. Kita harus genjot terus program-program dalam rangka menurunkan angka stunting ini," katanya.
Ganjar mengatakan bahwa pemerintah provinsi bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam menjalankan program-program penurunan stunting.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain menjalankan Program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng) untuk menurunkan angka kasus stunting serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi di wilayahnya.
"Dengan sistem itu, kita bisa mengetahui yang hamil ada berapa, tercatat setahun ada 500 ribuan ibu hamil di Jateng, kemudian dikerucutkan lagi, yang bermasalah berapa, kalau hanya 20 persen misalnya, ya itu yang jadi intervensi," kata Gubernur.
Baca juga: PKK Jateng soroti upaya penurunan kekerdilan
Baca juga: Temanggung siapkan 1.827 pendamping keluarga atasi kekerdilan
"Menurut data riset itu, stunting di Jateng turun menjadi 19,9 persen atau telah berhasil melampaui target SDGs (Suistainable Development Goals), di mana dalam SDGs ditargetkan angka stunting harus di bawah 20 persen tahun 2030," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo di Semarang, Jumat.
Yulianto menyebutkan bahwa menurut data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) angka kasus stunting di Jawa Tengah pada 2021 sudah turun menjadi 20 persen dari 27 persen pada tahun sebelumnya.
Baca juga: BKKBN apresiasi Boyolali miliki angka kekerdilan terendah di Jateng
Baca juga: Pemkot Magelang gerakkan masyarakat tekan angka kekerdilan
"Itu data SSGI yang sumbernya dari program, sementara kami punya data sendiri berupa laporan riset yang jumlahnya lebih kecil dari itu," katanya.
Yulianto menjelaskan bahwa angka kasus stunting di Jawa Tengah yang mencapai 37 persen pada 2013 berhasil diturunkan menjadi 31 persen pada 2018.
"Pada 2021 ini, menurut data riset itu stunting di Jateng turun menjadi 19,9 persen. Jadi penurunannya cukup bagus," katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi semua yang berperan dalam upaya penurunan angka kasus stunting di Jawa Tengah.
"Kalau dari data itu kita berhasil menurunkan angka stunting, tapi tentu tidak boleh berpuas diri. Kita harus genjot terus program-program dalam rangka menurunkan angka stunting ini," katanya.
Ganjar mengatakan bahwa pemerintah provinsi bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam menjalankan program-program penurunan stunting.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain menjalankan Program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng) untuk menurunkan angka kasus stunting serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi di wilayahnya.
"Dengan sistem itu, kita bisa mengetahui yang hamil ada berapa, tercatat setahun ada 500 ribuan ibu hamil di Jateng, kemudian dikerucutkan lagi, yang bermasalah berapa, kalau hanya 20 persen misalnya, ya itu yang jadi intervensi," kata Gubernur.
Baca juga: PKK Jateng soroti upaya penurunan kekerdilan
Baca juga: Temanggung siapkan 1.827 pendamping keluarga atasi kekerdilan