Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota Magelang melibatkan pemangku wilayah, mulai lurah hingga ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga, dalam pendataan warga miskin di wilayah masing-masing supaya diperoleh data terbaik dan valid.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Magelang Wulandari Wahyuningsih di Magelang, Kamis, mengatakan pada 9 Maret 2021 pihaknya mengumpulkan 127 ketua RT dan RW bertepatan dengan dimulai pendataan warga miskin yang berakhir hari ini.
"Data dari RT dan RW selesai hari ini, kemudian diserahkan ke kelurahan. Di tingkat kelurahan dilakukan pemeringkatan desil 1, 2, 3, dan 4+ dengan melibatkan ketua RT dan RW,” ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Wali Kota Magelang.
Data warga miskin tersebut selanjutnya dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar pemberian bantuan sosial secara nasional dan telah terintegrasi dengan data kependudukan (NIK) Kemendagri.
Dia menuturkan dalam pendataan, ketua RT dan RW dibekali berkas format pendataan yang dibuat Dinsos. Dalam format itu juga disediakan kolom kosong untuk mendata warga miskin lainnya yang "tercecer".
"Misalnya setelah didata oleh RT dan RW ternyata masih ada yang belum terdata, maka dapat dimasukkan ke dalam kolom kosong tersebut. Dengan pendataan oleh RT dan RW ini diharap dapat menghasilkan data warga miskin yang sangat valid,” katanya.
Baca juga: Dinsos Magelang selenggarakan pelatihan bisnis digital bagi penyandang disabilitas
Wulan mengakui data di DTKS sebelumnya banyak terjadi komplain. Misalnya saat penyaluran bantuan ada yang seharusnya tidak berhak menerima akan tetapi menerima, begitu juga sebaliknya.
Oleh karena itu, katanya dalam keterangan tertulis Bagian Prokompim Pemkot Magelang, dengan pelibatan ketua RT dan RW ini data di DTKS semakin akurat.
“Setelah selesai pendataan dan pengecekan di tingkat kelurahan, data akan dikirim ke Dinsos. Selanjutnya kami yang akan mengirimkan data ini ke Kementerian Sosial. Setelah itu, Kemensos yang akan menentukan siapa yang akan menerima bantuan,” katanya.
Kalau setelah ada bantuan, namun masih ada yang "tercecer" juga, pihaknya akan mencarikan solusi lewat bantuan lain sehingga data di DTKS tersebut tetap terpakai.
Ia juga telah mengingatkan para ketua RT dan RW untuk tidak boleh bersikap suka atau tidak suka dalam pendataan warga.
“Misalnya, karena merasa tidak enak dengan si A yang notabene mampu tapi banyak membantu RT, maka dimasukkan ke data warga miskin,” katanya.
Baca juga: 50 penyandang disabilitas Kota Magelang ikuti Atensi
Wakil Wali Kota Magelang M. Mansyur mengaku selaku pemimpin, dirinya khawatir menjadi orang yang mendustakan agama, karena menelantarkan orang miskin dan yatim piatu.
Oleh karena itu, ia mengaku secara cepat mengajak jajaran pejabat segera menuntaskan persoalan kemiskinan.
“Pertama yang harus dilakukan adalah data harus valid, akurat, dan tidak 'tercecer'. Data kemiskinan harus absolut dan betul-betul kita yakini kevalidannya,” katanya.
Ia menyebutkan mulai April akan didapat data warga miskin yang akurat dan diajukan ke Kemensos, sedangkan untuk bantuan selanjutnya menjadi kewenangan Kemensos terkait dengan siapa yang akan mendapatkannya.
“Terpenting lagi adalah kita juga harus membina masyarakat, terutama yang memiliki sifat tamak. Misalnya, orang mampu atau kaya tapi kalau ada bantuan mengaku miskin. Jangan dibiarkan terus seperti itu, maka saya berencana semua khatib Jumat di waktu tertentu saat khutbah berisi tema kemiskinan ini,” ungkapnya.
Baca juga: Dinsos Magelang bekali keterampilan pada penyandang disabilitas
Baca juga: Berdayakan lansia, Dinsos Kota Magelang sosialisasikan kesehatan
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Magelang Wulandari Wahyuningsih di Magelang, Kamis, mengatakan pada 9 Maret 2021 pihaknya mengumpulkan 127 ketua RT dan RW bertepatan dengan dimulai pendataan warga miskin yang berakhir hari ini.
"Data dari RT dan RW selesai hari ini, kemudian diserahkan ke kelurahan. Di tingkat kelurahan dilakukan pemeringkatan desil 1, 2, 3, dan 4+ dengan melibatkan ketua RT dan RW,” ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Wali Kota Magelang.
Data warga miskin tersebut selanjutnya dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar pemberian bantuan sosial secara nasional dan telah terintegrasi dengan data kependudukan (NIK) Kemendagri.
Dia menuturkan dalam pendataan, ketua RT dan RW dibekali berkas format pendataan yang dibuat Dinsos. Dalam format itu juga disediakan kolom kosong untuk mendata warga miskin lainnya yang "tercecer".
"Misalnya setelah didata oleh RT dan RW ternyata masih ada yang belum terdata, maka dapat dimasukkan ke dalam kolom kosong tersebut. Dengan pendataan oleh RT dan RW ini diharap dapat menghasilkan data warga miskin yang sangat valid,” katanya.
Baca juga: Dinsos Magelang selenggarakan pelatihan bisnis digital bagi penyandang disabilitas
Wulan mengakui data di DTKS sebelumnya banyak terjadi komplain. Misalnya saat penyaluran bantuan ada yang seharusnya tidak berhak menerima akan tetapi menerima, begitu juga sebaliknya.
Oleh karena itu, katanya dalam keterangan tertulis Bagian Prokompim Pemkot Magelang, dengan pelibatan ketua RT dan RW ini data di DTKS semakin akurat.
“Setelah selesai pendataan dan pengecekan di tingkat kelurahan, data akan dikirim ke Dinsos. Selanjutnya kami yang akan mengirimkan data ini ke Kementerian Sosial. Setelah itu, Kemensos yang akan menentukan siapa yang akan menerima bantuan,” katanya.
Kalau setelah ada bantuan, namun masih ada yang "tercecer" juga, pihaknya akan mencarikan solusi lewat bantuan lain sehingga data di DTKS tersebut tetap terpakai.
Ia juga telah mengingatkan para ketua RT dan RW untuk tidak boleh bersikap suka atau tidak suka dalam pendataan warga.
“Misalnya, karena merasa tidak enak dengan si A yang notabene mampu tapi banyak membantu RT, maka dimasukkan ke data warga miskin,” katanya.
Baca juga: 50 penyandang disabilitas Kota Magelang ikuti Atensi
Wakil Wali Kota Magelang M. Mansyur mengaku selaku pemimpin, dirinya khawatir menjadi orang yang mendustakan agama, karena menelantarkan orang miskin dan yatim piatu.
Oleh karena itu, ia mengaku secara cepat mengajak jajaran pejabat segera menuntaskan persoalan kemiskinan.
“Pertama yang harus dilakukan adalah data harus valid, akurat, dan tidak 'tercecer'. Data kemiskinan harus absolut dan betul-betul kita yakini kevalidannya,” katanya.
Ia menyebutkan mulai April akan didapat data warga miskin yang akurat dan diajukan ke Kemensos, sedangkan untuk bantuan selanjutnya menjadi kewenangan Kemensos terkait dengan siapa yang akan mendapatkannya.
“Terpenting lagi adalah kita juga harus membina masyarakat, terutama yang memiliki sifat tamak. Misalnya, orang mampu atau kaya tapi kalau ada bantuan mengaku miskin. Jangan dibiarkan terus seperti itu, maka saya berencana semua khatib Jumat di waktu tertentu saat khutbah berisi tema kemiskinan ini,” ungkapnya.
Baca juga: Dinsos Magelang bekali keterampilan pada penyandang disabilitas
Baca juga: Berdayakan lansia, Dinsos Kota Magelang sosialisasikan kesehatan